Limawaktu.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan sinyal tegas berakhirnya era tata kelola inflasi yang sekadar mengandalkan laporan administratif. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (24/8/2026), Tohir menginstruksikan para pimpinan daerah untuk meninggalkan zona nyaman di balik meja dan melakukan validasi langsung terhadap fluktuasi Harga di pasar-pasar rakyat.
Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mulai menekan daya beli masyarakat. Dengan memosisikan Rakor sebagai pusat komando lintas sektor, Kemendagri berupaya mensinkronkan denyut nadi ekonomi daerah dengan kebijakan nasional guna memitigasi risiko inflasi secara presisi.
“Kami minta Pemerintah Daerah melakukan penegakan Harga Acuan Penjualan dan Harga Acuan Pembelian (HAP) sebagai instrumen utama stabilitas ekonomi. Bagi Kemendagri, menjaga harga tetap berada dalam koridor HAP bukan lagi sekadar pemenuhan regulasi teknis, melainkan telah dielevasi menjadi tolok ukur prestasi dan tanggung jawab moral kepala daerah terhadap kesejahteraan warganya,” terang Tomsi.
Menurutnya, secara substansial, kementerian sedang melakukan "gamifikasi" tanggung jawab fiskal; di mana kepatuhan terhadap standar harga nasional menjadi indikator kinerja utama ( Key Performance Indicator ) yang nyata. Kegagalan daerah dalam mempertahankan HAP bukan hanya memicu inflasi sistemik, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap konsumen di tingkat akar rumput.
“Pencapaian target harga ini mustahil terwujud tanpa adanya pergeseran paradigma dari pemantauan pasif menuju intervensi berbasis data lapangan,” katanya.
Tohir menekankan bahwa gambaran umum ekonomi sering kali menipu dan mengaburkan realitas yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak Pemda untuk melakukan bedah data secara spesifik, terutama terkait kenaikan harga beras yang kini terdeteksi di 132 kabupaten/kota.
Pendekatan "satu ukuran untuk semua" sudah tidak relevan; intervensi harus disesuaikan dengan anatomi persoalan di masing-masing wilayah.Kritik tajam diarahkan pada penggunaan data makro yang tidak memiliki kedalaman lapangan. Tanpa masteri terhadap data spesifik per komoditas, langkah pengendalian pemerintah berisiko kehilangan relevansinya.
Akurasi data inilah yang menjadi landasan vital dalam mengelola komoditas pabrikan yang rentan terhadap gangguan distribusi, seperti minyak goreng, di mana ketepatan sasaran menjadi pembeda antara stabilitas dan krisis.
Tohir menjelaskan, dalam mengelola distribusi minyak goreng, pemerintah mengandalkan peran strategis BUMN pangan untuk melakukan penetrasi pasar di wilayah-wilayah dengan defisit pasokan. Namun, Tomsi Tohir memperingatkan bahwa intervensi logistik akan sia-sia jika tidak dipandu oleh data waktu-nyata ( real-time data ).
“Kami mewajibkan Pemda untuk mengakses dan membedah data Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala sebelum hari koordinasi mingguan.Urgensi penggunaan data terbaru ini bertujuan untuk menghindari risiko miskalkulasi kebijakan—sebuah kondisi di mana pemerintah melakukan upaya intervensi di sisi kanan, sementara lonjakan harga sebenarnya terjadi di sisi kiri. Pemetaan yang presisi menjadi satu-satunya cara untuk menjamin efisiensi anggaran pengendalian inflasi. Setelah membenahi jalur distribusi komoditas industri, fokus kini diperluas pada penguatan kemandirian pangan di sektor hortikultura,” jelasnya.
Menghadapi fluktuasi harga cabai merah dan cabai rawit yang terus berulang sejak tahun 2022, Kemendagri mendorong gerakan penanaman mandiri secara masif sebagai solusi berkelanjutan. Tohir menegaskan bahwa persoalan cabai bukanlah tantangan teknis yang rumit, melainkan ujian bagi konsistensi dan kemauan politik para pimpinan di kabupaten/kota untuk menciptakan ketahanan pangan lokal.
Nilai strategis dari gerakan ini terletak pada pemutusan ketergantungan daerah terhadap pasokan luar wilayah yang sering terkendala masalah logistik dan musiman. Melalui kolaborasi dengan kementerian terkait untuk penyediaan bibit, kemandirian pangan tingkat lokal diharapkan dapat menjadi penyangga ( buffer ) stabilitas harga nasional. Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada ekosistem koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat tersebut.
Sebagai penutup, Kemendagri menegaskan bahwa minggu-minggu mendatang akan menjadi periode krusial bagi daerah untuk membuktikan kemampuan eksekusinya. Harapannya, setiap intervensi yang dilakukan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan tajam dan terukur berdasarkan data riil dari BPS dan observasi pasar.
“Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, target stabilitas harga sesuai HAP diharapkan bukan lagi sekadar ambisi di atas kertas, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di penjuru tanah air,” pungkasnya.
