Limawaktu.id - Para tokoh agama di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat bicara adanya gerakan 'people power' yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Seruan 'people power' itu menyeruak usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Atas masifnya gerakan itu, para tokoh agama di Cimahi dan Bandung Barat itu menyatakan penolakannya dan mengimbau masyarakat tak ikut-ikutan di dalamnya, namun tetap mempercayakan proses Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pemilu sudah selesai sampai dengan pleno KPU di daerah. Secara keseluruhan juga berlangsung jujur dan adil," imbuh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi, KH Alan Nur Ridwan, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, seruan 'people power' yang digaungkan sekelompok orang itu dikhawatirkan malah akan mencederai proses demokrasi ini. Apalagi, kata dia, Pemilu tahun ini berjalan cukup baik meskipun dilakukan secara serentak.

"Saya tidak setuju cara-cara inkonstitusional atau 'people power' dalam menyikapi hasil Pemilu," tegasnya.

Alangkah lebih bijaknya, lanjut dia, semua masyarakat kembali bersatu dan saling menghormati perbedaan pilihan dalam Pilpres kemarin. Sebab, kata dia, siapapun yang terpilih itu harus didukung untuk kemajuan bangsa Indonesia.

"Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu hal biasa dan lumrah. Perbedaan pilihan itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah demokrasi. Siapapun yang terpilih, itu adalah hasil pilihan rakyat dan harus diterima," pungkasnya.

Hal senada diserukan Ketua MUI KBB, KH Muhammad Ridwan. Ia meminta masyarakat tak ikut-ikutan dalam gerakan 'people power' dan lebih menghargai dan menghormati proses Pemilu yang masih dalam tahapan pleno.

"Tunjukan kedewasaan dengan menerima hasil Pemilu ini berdasarkan hasil pleno KPU pusat. Jangan arahkan masyarakat untuk melakukan 'people power'," imbuhnya.