Sebanyak 169 guru honorer Kategori 2 (K2) di Kota Cimahi berharap Pemerintah Kota Cimahi mengabulkan tambahan honor, agar mendekati layak.

Peringatan May Day atau hari Buruh Internasional yang berlangsung 1 Mei kemarin diperingati berbagai cara, salah satunya dengan pengerahan massa buruh yang mengusung isu klasik, naikan upah dan menuding pemerintah sebagai rezim upah murah.

Ditandatanganinya Keputusan Walikota (Kepwal) Bandung No. 420/Kep.206-Disdik/2018 tentang Pemberian Honorarium Tambahan bagi Guru dan Tenaga Admnistrasi Non PNS di Kota Bandung Tahun 2018, tentunya membawa kabar gembira bagi para guru honorer.

Honor guru dan Tata Usaha (TU) Non PNS di SMA/SMK/SLB Negeri dilingkungan Provinsi Jawa Barat akhirnya cair juga, setelah lebih dari tiga bulan tertunda, demikian siaran pers Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) yang diterima limawaktu.id, Jumat (13/4/18).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ahmad Hadadi hanya menjawab singkat saat limawaktu.id mengklarifikasi terkait belum cairnya honor guru SMA/SMK Negeri di Jabar, Rabu (4/4/18).

Menurut pengakuan salah seorang guru honorer SMKN di Kota Bandung yang enggan disebut namanya, sudah tiga bulan dari Januari sampai Maret honornya belum juga cair dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dimulai tahun 2018 sekarang, guru honorer yang berada dibawah Kementrian Agama (Kemenag) tidak akan lagi mendapat dana hibah dari Pemkot Bandung.

Pernyataan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung Maman Sulaiman yang memastikan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk guru honorer cair pada akhir bulan Desember 2017.

Tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar, Ahmad Hadadi, terkait informasi di media sosial tentang kewajiban hadir selama 5 hari kerja dan mengajar minimal 32 jam dalam seminggu.

Guru honorer yang mengajar SMA dan SMK Negeri dilingkungan Provinsi Jawa Barat resah terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).