Guru honorer kategori II (K2) menilai, batasan usia maksimal 35 tahun sebagai syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menutup peluang mereka menjadi abdi negara.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dikdi Suratno Nugrahawan mengatakan, dibukanya 170 formasi guru Sekolah Dasar (SD) tetap belum memenuhi kekurangan tenaga pendidik di Kota Cimahi.

Sekitar 2.000 tenaga pendidik honor di Kota Cimahi menanti untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebab, mereka berperan dalam memperjuangkan rakyat dari kebodohan dengan segala keterbatasan.

Sebanyak 169 guru honorer Kategori 2 (K2) di Kota Cimahi berharap Pemerintah Kota Cimahi mengabulkan tambahan honor, agar mendekati layak.

Peringatan May Day atau hari Buruh Internasional yang berlangsung 1 Mei kemarin diperingati berbagai cara, salah satunya dengan pengerahan massa buruh yang mengusung isu klasik, naikan upah dan menuding pemerintah sebagai rezim upah murah.

Ditandatanganinya Keputusan Walikota (Kepwal) Bandung No. 420/Kep.206-Disdik/2018 tentang Pemberian Honorarium Tambahan bagi Guru dan Tenaga Admnistrasi Non PNS di Kota Bandung Tahun 2018, tentunya membawa kabar gembira bagi para guru honorer.

Honor guru dan Tata Usaha (TU) Non PNS di SMA/SMK/SLB Negeri dilingkungan Provinsi Jawa Barat akhirnya cair juga, setelah lebih dari tiga bulan tertunda, demikian siaran pers Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) yang diterima limawaktu.id, Jumat (13/4/18).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ahmad Hadadi hanya menjawab singkat saat limawaktu.id mengklarifikasi terkait belum cairnya honor guru SMA/SMK Negeri di Jabar, Rabu (4/4/18).

Menurut pengakuan salah seorang guru honorer SMKN di Kota Bandung yang enggan disebut namanya, sudah tiga bulan dari Januari sampai Maret honornya belum juga cair dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

End of Story

No More Page To Load