Selasa, 27 Juni 2023 22:08

Wapres KH Ma’ruf Amin Minta Korupsi di Lingkungan KPK Dibersihkan

Penulis : Bubun Munawar
Wapres KH Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Hajar Aswad di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (27/06/2023).
Wapres KH Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Hajar Aswad di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (27/06/2023). [BPMI/Setwapres ]

Limawaktu.id, Jogyakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK. Diduga, ada puluhan petugas rutan yang menerima pungli hingga mencapai empat miliar rupiah.

Saat dimintai tanggapan oleh awak media seputar kasus ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta, upaya pemberantasan korupsi harus dituntaskan.

“Saya kira kita sepakat untuk memberantas korupsi melalui jalur yang sifatnya itu pendidikan, kemudian juga melalui penindakan ya. Di mana pun ada korupsi, supaya terus [diberantas],” tegasnya saat memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Hajar Aswad di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (27/06/2023).

Dia menjelaskan, terlebih, sambung Wapres, praktik korupsi itu terjadi di lingkungan KPK yang artinya berada di mata sendiri. Untuk itu, menurutnya, penting bagi lembaga antirasuah ini untuk membersihkan internalnya, sebelum melakukan penyelidikan di tempat-tempat lain.

“Saya kira saya setuju itu terus dilanjutkan, dituntaskan. Jangan sampai KPK yang akan melakukan upaya pemberantasan korupsi, tapi di dalam sendiri justru terjadi ini [korupsi]. Ini tentu harus lebih dulu dibersihkan ya,” jelasnya.

Terkait dengan isu reshuffle cabinet yang jadi sorotan media, khususnya posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Wapres menekankan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Masalah reshuffle, saya kira yang tahu hanya Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. Jadi, kita tunggu saja,” jelas Wapres.

“Nanti tidak baik [saya bocorkan], itu mesti Presiden. Nanti tidak seru kalau saya bocorkan,” tambahnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Bupati Gunungkidul Sunaryanta, dan Pimpinan Pondok Pesantren Hajar Aswad K.H. Mutashim Billah.

Baca Lainnya