Limawaktu.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming">Gibran Rakabuming Raka mengingatkan para calon Pemimpin nasional agar tidak terjebak dalam pola kepemimpinan yang hanya mengandalkan laporan dan data di atas meja. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dan aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung berbagai persoalan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Wapres saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Di hadapan peserta yang berasal dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan hingga peserta mancanegara, Gibran menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan merancang kebijakan, tetapi juga dari sejauh mana pemimpin memahami persoalan yang terjadi di akar rumput.
“Sebagai para calon pemimpin, ini harus ada kepekaan, Peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput,” tegas Wapres.
Menurutnya, banyak persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat tidak akan terlihat apabila pemimpin hanya mengandalkan laporan administratif. Karena itu, ia mendorong para peserta Lemhannas untuk lebih sering berdialog langsung dengan masyarakat agar memahami kebutuhan riil yang harus dijawab oleh kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, Gibran menyinggung persoalan distribusi pupuk yang selama bertahun-tahun dikeluhkan petani akibat banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi menjadi lambat, mahal, bahkan kerap menimbulkan kelangkaan di lapangan.
“Coba bayangkan 145 regulasi terkait pupuk. Sudah susah, mahal, kadang-kadang barangnya enggak ada, kita enggak ingin itu terjadi lagi,” ujarnya.
Ia menilai persoalan seperti itu hanya dapat dipahami secara utuh apabila pemimpin hadir langsung di tengah masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan warga.
"Itulah kenapa kalau saya di lokasi pasti menyempatkan waktu untuk berdiskusi dulu dengan kepala desa, nelayan, petani. Mereka keluhannya pasti banyak banget. Ini yang harus kita tindak lanjuti," katanya.
Wapres menekankan bahwa kepekaan sosial dan komunikasi yang baik merupakan modal penting dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Kebijakan yang dibuat tanpa memahami kondisi masyarakat berisiko sulit diterima dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
Karena itu, ia meminta para peserta yang diproyeksikan menjadi pemimpin nasional masa depan untuk membangun budaya kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.
“Bapak Ibu harus peka terhadap kondisi terkini. Bangun komunikasi yang baik, agar setiap langkah, setiap mengeksekusi kebijakan, itu benar-benar disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat,” pesannya.
Pembekalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa peserta pendidikan tahun ini dibekali materi terkait wawasan kebangsaan, kepemimpinan nasional, ketahanan nasional, geopolitik, dan geostrategi. Menurutnya, kurikulum Lemhannas terus diperbarui agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.
Dengan pembekalan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan strategis dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial yang tinggi sehingga mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
