Rabu, 22 Januari 2025 19:22

Ukir Sejarah Kepala Daerah Akan Dilantik Serentak oleh Presiden

Penulis : Bubun Munawar
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, t memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, t memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025 [Foto : dpr.go.id]

Limawaktu.id, Jakarta – Pemerintahan di Indonesia mengukir sejarah. Pasalnya pelantikan Bupati atau Wali Kota yang biasanya dilakukan oleh Gubernur bakal dilakukan secara serentak dengan Pelantikan Gubernur terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” terang  Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Rabu (22/1/2025).

Hal itu menjadi kesepakatan antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR RI.

Dia menjelaskan, daerah yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pak Mendagri (Tito Karnavian) tadi bahkan mengatakan mungkin dalam sejarah bangsa kita baru kali ini Presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota serentak," kata Rifqi, dikutip CNN Indonesia.

 Rifqy menyebutkan, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 mengenai tata cara pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

"Revisi ini penting untuk memastikan pelantikan berjalan sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mengacu pada aturan yang berlaku," sebutnya.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para kepala daerah terpilih dan masyarakat terkait jadwal pelantikan hasil Pemilu Serentak 2024.

 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer