Limawaktu.id, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo membeberkan kinerja strategis 2024, yakni fokus mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) mengenai isu strategis pemerintahan dalam negeri.
Yusharto melanjutkan, upaya lainnya yang dapat dilakukan yakni memaksimalkan pengelolaan sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN. Dirinya juga menekankan kepada setiap jajarannya untuk memperkuat rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset atau penelitian yang berlandaskan data dan fakta di lapangan.
“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri program kerja yang menjadi target kami,” ungkap Yusharto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2024).
Sementara itu, terkait peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan, Yusharto mengatakan, pihaknya menargetkan 2 dari 3 rekomendasi yang dipakai Kemendagri berasal dari hasil rekomendasi yang dirumuskan BSKDN. "Kalau tidak ada sama sekali berarti kerja kita rendah terkait kualitas kebijakan dalam reformasi birokrasi. Indikator ini harus kita pegang dan menjadi acuan kita dalam bekerja," imbuhnya.
Dengan demikian, Yusharto mengimbau seluruh jajarannya di BSKDN untuk memperhatikan tema isu strategis kebijakan yang diberlakukan pada tahun 2024. Melalui hal tersebut, Yusharto berharap implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menjadi lebih efektif.
"Seluruh Pusat Strategi Kebijakan [di BSKDN] harapannya dapat memperhatikan tema isu strategis aktual dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan komponen Kemendagri lainnya," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menekankan pentingya kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan program kerja yang telah ditargetkan. Melalui kolaborasi, Yusharto berharap pembiayaan kegiatan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita perlu strategi, sehingga begitu dihitung di akhir tahun itu dalam laporan realisasi anggaran kita itu, bukan hanya dari APBN semata, tetapi juga bisa kita peroleh dari sumber yang lain yang dimonetasi menjadi anggaran yang dikelola oleh BSKDN," pungkasnya.
