Limawaktu.id,- Pelayanan di Kota cimahi mulai bertransisi dari manual menjadi serba teknologi. Target itu akan coba digapai dalam waktu minimal dua tahun.
Hal itu terlihat dari mulai ditetapkannya Kota Cimahi sebagai salah satu daerah percontohan gerakan 'smart city Indonesia' oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Penunjukan Cimahi dan 100 kota/kabupaten lainnya sebagai percontohan 'Smart City' tertuang dalam Momerendum of Understanding (MoU) dengan Kemenkominfo.
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna menyatakan, Pemerintah Kota Cimahi siap mengembangkan Smart City di Kota Cimahi. Terlebih lagi, kota mungil ini diberik kepercayaan oleh Kemenkominfo.
"Kita lagi menuju ke arah sana (smart city)," kata Ajay saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Raden Hardjakusumah, Rabu (23/5/2018).
Dikatakannya, penerapan Smart City itu dimaksudkan agar berbagai pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepat dan efisien. Pasalnya, kata dia, dengan tekonolgi, pelayanan akan lebih mudah.
"Ini mempermudah semuanya. Kecepatan pelayanan lebih bisa tercapai," ujarnya.
Menurut Ajay, penerapan Smart City ini merupakan tren peralihan teknologi yang semakin modern. Semakin canggihnya, tentunya menuntut pemerintah harus terus melakukan penyesuaian. Salah satunya dengan smart city.
Khusus di Kota Cimahi, lanjut Ajay, beberapa unit kerja milik Pemerintah Kota Cimahi sudah menerapkan pelayan berbasis teknologi.
Contohnya, di Kecamatan Cimahi Utara yang sudah memiliki aplikasi pelayanan Sasarengan Lengkapi Persyaratan (Sapakat) dan Surat Pelayanan Terpadu (Super) online.
"Di RSUD Cibabat juga sedang dibuat. Kita juga akan coba di RT/RW," terangnya.
Selain Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan juga tengah mengembangkan hal serupa. Tujuannya sama, yakni akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Mochammad Ronny menambahkan, dalam pengembangkan smart city, ada beberapa unsur pelayanan yang akan dimasukan.
Di antaranya pelayanan bidang ekonomi, hunian, tata kelolang pemerintahan, lingkungan dan lain-lain. "Tujuannya bagaimana pemerintah memudahkan warganya dalam aksebilitas, terutama pelayanan," katanya.
