Limawaktu.id, Jakarta - Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membangun fondasi penting yang memberikan arah strategis untuk Pemerintahan Digital. Upaya tersebut adalah perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi target tertinggi kinerja pemerintah (Human-Centered Design in Government).
Untuk memperoleh masukan perihal pemerintah digital, Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin oleh Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan melakukan diskusi bersama Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) Tony Blair, di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Senin (6/7/2026). Dalam pertemuan tersebut membahas upaya percepatan digitalisasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa melalui digitalisasi ditambah dengan penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membantu integrasi pada berbagai sektor serta menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada dilapangan. Dengan penerapan digital publik infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi mendasar, dipercaya memberikan kemudahan akses layanan publik, dimana salah satu use casenya adalah sistem Perlindungan sosial (Perlinsos).
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka,” katanya.
Disampaikan bahwa melalui pemerintah digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik. KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi serta sedang mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, yaitu Kota Batam, serta 1 provinsi, yaitu Bali. Pelaksanaannya telah memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Diharapkan kolaborasi bersama Tony Blair dan tim dapat meningkatkan skala penerapan AI dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha. Disisi lain juga terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data. Kolaborasi juga diharapkan menyasar peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan.
“Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Mantan PM Inggris Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya setiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan pemerintah digital. Seperti Indonesia yang jumlah populasi masyarakatnya cukup banyak, serta letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
“Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” ujarnya.
Dirinya mengatakan bahwa penerpan pemangkasan layanan di Indonesia sudah sangat baik, mengingat Indonesia bukan negara kecil, hal tersebut dirasa bukan hal yang mudah. Namun dengan kolaborasi berbagai unsur, digitalisasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Disisi lain SDM harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. Pihaknya terbuka untuk membantu Indonesia dalam berbagai sektor termasuk digitalisasi.
“Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpending bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” katanya.
Sementara itu Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa ransformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber.
Dijelaskan jika transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar menjadi lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya segala upaya yang dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi bantuan Sosial, namun sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. Bagian terpenting adalah memastikan bahwa pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung oleh strategi dan kelembagaan yang berdedikasi guna menjamin keberlanjutan transformasi digital.
“Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga,” pungkasnya.
