Rabu, 19 Desember 2018 17:54

Titik!Terbit Perpres Baru, Bayi Baru Lahir Langsung Daftar BPJS Kesehatan

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Aturan baru kini diterapkan dalam sistem kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kehadiran aturan baru itu diklaim untuk menyempurnakan aturan sebelumnya yang selama ini masing digunakan masing-masing instansi, sekaligus pengganti Perpres Nomor 12, 16, 28 dan 111 Tahun 2013.

Baca Juga : Dampak Tunggakan BPJS Kesehatan Terhadap Puskemas di Cimahi

Dalam aturan itu, memuat beberapa point. Di antaranya pendaftaran bayi baru lahir. Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari kelurga peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. 

Aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Baca Juga : Parah! Ratusan Perusahaan di Cimahi Belum Daftarkan Pekerjanya ke BPJS

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya mengatakan, untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender. Kemudian setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. 

"Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," jelas Yudha saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Jalan Sangkuriang, Rabu (19/12/2018).

Baca Juga : Nih Sanksi untuk Perusahaan jika Enggan Daftarkan Pegawainya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Selain soal ketentuan bayi baru lahir, dalam Perpres terbitan jelang akhir tahun mengatur soal status kepesertaan bagi perangkat desa. Dalam aturan itu, kepala desa dan perangkatnya menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

"Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah," jelasnya.

Baca Juga : BPJS Kesehatan Masih Nunggak, RSUD Pakai Tabungan Rumah Sakit

Lalu, diatur juga status kepesertaan warga yang pergi ke luar negeri. Dalam Perpres tersebut, dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama enam bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

"Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” beber Yudha.

Kemudian, mengatur juga soal aturan suami istri yang sama-sama Bekerja. Dijelaskan, jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

"Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” pungkas Yudha.

Baca Lainnya