Sabtu, 15 Desember 2018 17:06

Ternyata Titip Kotak Amal di Ritel Harus Berizin, Kalau di Cimahi? 

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [Net]

Limawaktu.id - Di Kota Cimahi, banyak ditemui kotak amal. Kotak amal yang biasanya mengatasnamakan yayasan, panitia pembangunan masjid ataupun korban bencana alam biasanya diletakan di rumah makan, kios hingga ritel modern.

Namun, ternyata tak semudah itu pihak manapun untuk menitipkan kotak amal Pasalnya, khusus di Kota Cimahi ternyata harus melalui rekomendasi izin dari Pemerintah Kota Cimahi.

Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Sumbangan oleh masyarakat.

Khusus kotak amal atau apapun yang bertujuan untuk korban bencana alam pun sudah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penangguulangan Bencana di Kota Cimahi.

Jika sudah ada aturannya, apakah kotak amal yang tersimpan di berbagai tempat di Kota Cimahi sudah memiliki izin? 

Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi, Agustus Fajar pun menjawab.

Dia mengakui hingga saat ini belum ada satu lembaga atau yayasan manapun yang meminta izin terkait penitipan kotak amal atau sumbangan. Itu artinya, kotak amal yang biasanya berbahan plastik atau kaca selama ini semuanya belum mengantongi izin.

"Hingga saat ini belum ada lembaga atau yayasan yang meminta izin untuk menitipkan kotak amal atau penarikan sumbangan," jelas Agustus, Sabtu (15/12/2018).

Berdasarkan aturan, kata dia, memang seharusnya kotak amal yang dititipkan seperti di minimarket dan tempat lainnya yang tanpa izin itu akan ada penindakan melalui Dinas Sosial, melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Sebab sudah terlanjur banyak kotak amal yang tak mengantongi izin, langkah ke depan Pemerintah Kota Cimahi ialah bakal mengirimkan surat ke LKS atau lembaga penyelenggara pemohon sumbangan agar membuat rekomendasi izin.

Agustus hanya menegaskan, bahwa lembaga atau yayasan serta pihak-pihak yang akan meminta sumbangan dengan cara menitipkan proposal atau kotak amal di tempat-tempat umum harus mengantongi izin terlebih dahulu.

"Kecuali kalau internal. Misalnya kotak amal di masjid yang hasilnya untuk kepentingan mesjid itu sendiri. Tapi kalau mintanya keluar atau berhadapan dengan masyarakat umum itu tetep harus ada izin," tegasnya.

Menurut Agustus, rekomendasi izin sendiri sangat dibutuhkan. Tujuannya, untuk memudahkan pihaknya melakukan pengawasan. Jika tak ada pengawasan, dikhawatirkan ada oknum yang tak bertanggung jawab memanfaatkan jasa penitipan kotak amal atau sumbangan itu. 

Karena sejauh ini kotak amal yang terdapat di berbagai tempat belum mengantongi izin, maka itu menjadi kesulitan untuk pihak Pemerintah Kota Cimahi dalam melakukan pengawasan. "Sehingga kita tidak tahu apakah itu penyalurannya untuk korban bencana atau hanya untuk kepentingan organisasi itu sendiri," tandasnya.

Sebelumnya, Agustus mengklaim kerap melakukan pertemuan dengan lembaga di Kota Cimahi untuk membahas permasalahan penitipan kotak amal ini.

Baca Lainnya