Kamis, 12 April 2018 14:33

Terbitnya Izin Pertambangan jelang Pilgub Jabar disinyalir Kongkalingkong antara Politisi dan Pebisnis

Reporter : Jumadi Kusuma
Illustrasi
Illustrasi [Pixabay]

Limawaktu.id - Ruang Hidup Jawa Barat sedang menghadapi krisis sosial dan lingkungan hidup yang semakin memburuk akibat praktik pembangunan wilayah yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan layanan alam, salah satunya adalah aktifitas bisnis pertambangan yang semakin meluas di tanah subur Jawa Barat.

Bisnis tambang sebangun dengan proses politik Pilkada di Jawa Barat yang berlangsung dalam 10 tahun terakhir. Termasuk pada tahun 2018, ada 17 penyelenggaraan pilkada baik di level kabupaten/kota maupun provinsi.

Demikian siaran pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar yang diterima limawaktu.id, Rabu (11/4/18)

Ki Bagus, Kepala Simpul dan Lingkat Belajar JATAM mengatakan terbitnya Izin Usaha Pertambangan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) patut diduga menjadi modus ijon politik antara politisi, baik itu kandidat, tim sukses ataupun partai politik, dengan para pebisnis pertambangan.

"Ini yang harus diwaspadai, salah satunya di Jawa Barat, di mana 34 IUP diterbitkan oleh gubernur pada 31 Januari 2018, dua pekan menjelang penetapan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat," tandasnya.

Tidak hanya dari IUP yang baru diterbitkan saja, saat ini di Jawa Barat juga tercatat 263 IUP yang sudah habis masa berlakunya. Besarnya jumlah IUP habis masa berlaku ini juga menjadi potensi dilakukaannya ijon politik antar politisi dan pebisnis tambang.

"Padahal sesuai dengan ketentuannya pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017, perpanjangan IUP hanya bisa dilakukan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum habis masa berlakunya," jelas Ki Bagus.

Sementara itu Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat mengatakan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Jawa Barat dengan tiga indikator yaitu kualitas air, udara dan tutupan hutan dalam kurun waktu 2012-2016 terus menurun dan memburuk dengan nilai 42,52 yang memposisikan Jawa Barat ada di peringkat 30 dari 33 provinsi di Indonesia yang disurvey IKLH oleh Kementrian LHK RI.

"Pertambangan telah memberikan kontribusi pada menurunnya kualitas lingkungan, hilangnya tutupan hutan, menurunnya kualitas air dan udara", ujarnya.

Menurut Dadan, jumlah bencana lingkungan pun terus meningkat Secara total jumlah kejadian meningkat dari tahun 2016, dari total 995 kejadian menjadi 1.121 kejadian di tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah banjir bandang menjadi 12 kejadian yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, Cianjur, Bogor dan Subang., pada tahun 2018 banjir bandang terjadi sebanyak 10 kali di beberapa wilayah di Jawa Barat.

"Praktek dan bisnis pertambangan di Jabar semakin masif terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Dari Jumlah 620 IUP yang diterbitkan dalam kurun waktu 2008-2012, hanya 329 IUP yang clean and clear (CNC) dan 291 IUP yang non clean and clear (Non CNC). Di Luar IUP, ada sekitar 913 SIPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebelum tahun 2009 dengan luasan mencapai sekitar 900.000 ha", tuturnya.

Dilain pihak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudarna tidak memberikan tanggapan terkait siaran pers WALHI saat dikonfirmasilimawaktu.id, Kamis (12/4/18).

Baca Lainnya