Jumat, 20 Oktober 2017 15:46

Terbitnya Aturan Angkutan Online Memunculkan Harapan Baru

News Angkutan Online
Illustrasi Angkutan Online
Illustrasi Angkutan Online [Pixabay]

Limawaktu.id - Diterbitkannya revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek memunculkan harapan baru bagi transportasi.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang berharap, diresmikannya revisi aturan tentang angkutan online tersebut membuat angkutan online dan angkutan konvensional di Kota Cimahi menjadi akur.

"Kita menghimbau kepada semua pihak, baik konvensional maupun online bisa sama-sama mematuhi. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah," ujarnya, saat dihubungi, Jum'at (20/10/2017).

Dalam revisi terbaru, ada sembilan substansi yang diatur yaitu mengenai agrometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, dan peran aplikator.

Selain sembilan poin penting tersebut, ada tiga hal yang berbeda dengan PM Nomor 26 sebelumnya sebelum dicabutnya beberapa pasal oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketiga poin tersebut mengenai aturan adanya SIM umum yang harus dibuat, asuransi untuk pengguna dan pengemudi, dan kewajiban aplikasi mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) untuk memiliki badan hukum.

Selain aturan tersebut, revisi PM Nomor 26 yang baru juga akan membahas mengenai sanksi jika ada yang tidak mau mengikuti aturan.

Dikatakan Endang, dengan diumumkannya revisi terbaru tentang angkutan online, selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Cimahi akan membahas aturan teknis di lapangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"PM sudah dikeluarkan, sekarang tindaklanjut di daerah berkaitan dengan taksi online akan dibahas. Nanti di provinsi langkah-langkahnya akan dibahas. Termasuk kuota," kata Endang. (kit)