Rabu, 17 Mei 2023 22:10

Tenaga Kesehatan di Kota Cimahi Tolak RUU Kesehatan Omnibuslaw

Penulis : Bubun Munawar
Tenaga Kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi profesi kesehatan melakukan audensi dengan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain terkait penolakan RUU Kesehatan Omnibuslaw, Rabu (17/5/2023)
Tenaga Kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi profesi kesehatan melakukan audensi dengan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain terkait penolakan RUU Kesehatan Omnibuslaw, Rabu (17/5/2023) [Istimewa]

Limawaktu.id,-  Lima organisasi profesi kesehatan di Kota Cimahi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pasalnya, RUU tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan para profesional kesehatan.

Ketua IDI Kota Cimahi Dokter Nugi mengungkapkan,  para tenaga kesehatan (Nakes) akan tetap mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien saat menyuarakan aspirasi profesi mereka, baik melalui aksi damai di Jakarta pekan sebelumnya maupun aksi-aksi selanjutnya.

“Kami juga meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat karena apa yang diperjuangkan bukan hanya demi kepentingan profesi kesehatan, tetapi juga demi mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, " ungkap Nugi, saat audiensi dengan  Achmad Zulkarnain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Rabu (17/5/2023)

Menurutya, RUU Kesehatan Omnibuslaw, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan peraturan di sektor kesehatan dengan menggantikan belasan Undang-Undang di bidang kesehatan, termasuk UU Kebidanan yang baru disahkan tahun 2019.

Dikatakannya, alasan penolakan tersebut karena kelima organisasi profesi kesehatan  mencatat potensi dampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan, keberlanjutan profesi kesehatan, serta hak-hak tenaga kesehatan.

Selain itu, saat audensi,  lima organisasi profesi kesehatan  juga menyerahkan dokumen Resume Counter Draft Legislation (CDL) yang merangkum klaster pasal-pasal RUU Kesehatan Omnibuslaw terutama terkait isu Penguatan Organisasi dan Perlindungan Hukum terhadap nakes.

Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang turut bersuara menentang RUU Kesehatan Omnibuslaw, mengikuti langkah organisasi profesi kesehatan di seluruh Indonesia yang memiliki kekhawatiran serupa. Semoga suara mereka didengar dan pertimbangan yang matang dilakukan untuk menjaga kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan profesi kesehatan di Indonesia.

Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain menyatakan dukungannya  kepada para nakes melalui organisasi profesi mereka.

"Kita menjadi saksi perjuangan para nakes Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Kami juga melihat pengorbanan mereka dalam menangani pandemi Covid-19. Sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi, saya mendukung sepenuhnya perjuangan para nakes Indonesia untuk menjaga integritas profesi yang selama ini dijunjung tinggi,” katanya.

Dikatakannya, pihaknya  berjanji untuk berkoordinasi dengan segenap Forkopimda dalam merespons aspirasi para nakes, terutama bagi nakes yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tetap diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi keprofesiannya tanpa adanya pembatasan atau ancaman, seperti yang terjadi pada seorang dokter senior bedah syaraf yang dipecat dari RSUD Karyadi Semarang saat menyuarakan aspirasi profesi.

Menurut Kang Azul, sapaan akrabnya, daripada terburu-buru dalam menyusun RUU tersebut, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan para nakes. Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan untuk menunda dan memberikan ruang partisipasi yang luas bagi organisasi profesi, lebih baik proses pembahasan RUU Kesehatan ini dihentikan sama sekali.

Baca Lainnya