Kamis, 7 Juni 2018 13:35

Tegas, Kendaraan Dinas di Cimahi Dilarang Dipakai Mudik

Reporter : Fery Bangkit 
Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Cimahi.
Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota Cimahi memutuskan, bahwa Kendaraan milik negara dilarang untuk digunakan Mudik Lebaran 2018 oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Larangan tersebut telah disesuaikan dengan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dianggap melanggar.

Kepala Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, Harjono mengatakan, surat edaran pelarangan itu renacannya akan diedarkan hari ini (7/6/2018).

"Penggunaan kendaraan Dinas untuk keperluan non dinas gak boleh. Termasuk untuk keperluan mudik ke luar," kata Harjono saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah, Kamis (7/6/2018).

Ditegaskan Harjono, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan kedinasan. Dirinya mencontohkan, kendaraan dinas yang dipakai untuk pengawasan mudik lebaran 2018 di Cimahi.

Berdasarkan catatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, total seluruh kendaraan milik Pemerintah Kota Cimahi mencapai 1.211 unit.

Rinciannya, kendaraan roda dua sebanyak 628 unit, roda tiga sebanyak 202 unit, kendaraan truk 69 unit dan kendaraan roda empat 312 unit. Khusus kendaraan yang digunakan untuk keperluan para pejabat, ada sekitar 150 unit.

Ditegaskan Harjono, bila ada para ASN yang kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, seperti mudik, pihaknya akan memberikan sanksi.

"Sanksinya teguran saja. Tergantung alasannya," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menghimbau agar para ASN tetap mengikuti aturan tentang penggunaan kendaraan dinas.

"Himbauannya kepada para ASN yang mau mudik diharapkan tidak membawa kendaraan dinas," imbuhnya.

Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kota Cimahi mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya pasti akan mengikuti surat edaran terkait penggunaan kendaraan dinas.

"Sebagai pengelola aset, pasti ikuti aturan tersebut," katanya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengizinkan ASN golongan IV ke bawah untuk menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran. Namun tetap membatasi siapa saja dan kendaraan mana yang boleh digunakan mudik.

Sementara KPK telah menghimbau pimpinan instansi pemerintahan untuk tidak mengizinkan ASN menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi. Ketentuan itu sesuai dengan surat edaran yang pernah dikeluarkan KPK tahun 2016 lalu soal perayaan hari-hari besar. 

Baca Lainnya