Garut,- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan belum memberikan ijin kepada Kabupaten Garut untuk menjalankan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Pasalnya, Kabupaten Garut belum memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai daerah yang diberikan kelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Beaar (PSBB) sebagaimana ditentukan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan.
“Yang boleh mengeluarkan (status) suatu daerah diberikan kelonggaran PSBB itu bukan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat, atau Kemetrian Kesehatan,” kata Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Jumat (5/6).
Dikatakannya, Sampai sekarang pemerintah pusat tidak mengeluarkan Kabupaten Garut sebagai daerah yang boleh dilonggarkan PSBB nya, untuk menjalankan The New Normal. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu daerah untuk bisa menjalankan New Normal diantaranya, R- Nol nya harus di bawah 1, dan R-T nya harus di atas 1, artinya satu orang tidak menulari satu orang lainnya selama 14 hari.
Berikutnya, ketersediaan tempat tidur dan tenaga medis di rumah sakit bagi masyarakat yang berpenyakit apapun harus memadai. Selanjutnya, seberapa banyak warga yang telah dilakukan Swab Test.
“Jika perhitungannya, penduduk Garut yang 2,7 juta jiwa, seharusnya sudah 34 ribu yang sudah dites dalam waktu 12 minggu, baru bisa dihitung R-Nol nya tadi. Karena di Garut ini baru 500, ya di Swab test, maka Garut ini belum dapat dikatakan bisa menjalankan The New Normal,” katanya, dikutip RMOLJabar.
Karena itu, Nurhayati mengaku ingin mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di Kabupaten Garut ini.
“Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan, rendahnya tes yang dilaksanakan, bukan karena tidak mampu melaksanakan karena anggaran, tetapi karena ada beberapa kendala, sebab semua hasil tes harus dibawa ke provinsi, maupun pusat, sehingga sangat lama hasilnya,” tuturnya.
Adapun kendala lainnya, sambung Nurhayati, kalaupun Garut membuka lab tes Swab sendiri, selain pembelian alatnya yang mahal dan harus mengantri lama. Bahkan di negara penjual, juga masuknya ke tanah air sulit, serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat pun cukup sulit.
