Rabu, 3 Januari 2018 20:02

Tak Laksanakan Keputusan BANI, PT PMgS Terancam Dieksekusi

Ditulis Oleh Yulie Kusnawati
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Limawaktu.id,- Proses Hukum PT. PMgS, BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Setelah beberapa kali gagal dalam musyawarah penyelesaian hutang-piutang, mitra perusahaan PT. Bravo membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 3 Mei 2016.

Kuasa Hukum PT. Bravo Delta Persada, Atmajaya Salim dan Co menjelaskan, dalam sidang di BANI, PT.PMgS mengajukan alasan tidak bisa membayar tagihan karena air yang disalurkan air kotor bukan air bersih.

"Alasan ini baru muncul setelah 2 tahun penyaluran air beroperasi. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti dan saksi, Majelis Arbiter BANI pada tanggal 15 Juni 2017 membacakan Putusan nomor: 848/V/ARB-BANI/2016 yang dalam pertimbangan hukumnya secara jelas menyatakan bahwa mitra perusahaan hanya berkewajiban menyerahkan air kepada PT.PMgS di titik serah di lokasi Muril," kata Atmajaya saat ditemui di PNBB, Rabu (3/12/2018).

Menurutnya, PT.PMgS yang seharusnya mengolah air yang disalurkan agar menjadi layak/bersih sebelum sampai kepada pelanggan. Putusan Majelis Arbiter BANI menghukum PT. PMgS harus membayar total Rp.2.725.110.200,74,- dalam waktu paling lambat 45 hari. "Jumlah ini adalah tunggakan tagihan sampai dengan 8 April 2016 sebesar Rp.2.459.719.529,- ditambah bunga moratoir Rp 147.583.171,74 dan biaya perkara di BANI yang ditalangi dulu oleh PT. Bravo sebesar Rp.117.807.500,-. Putusan BANI sifatnya final and binding. "Jadi tidak bisa dilakukan banding ke pengadilan lain. Batas waktu pelaksanaan putusan BANI adalah tanggal 30 Juli 2017," ungkapnya.

Atmajaya menegaskan, PT. PMgS tidak mau mematuhi putusan BANI ini, sehingga PT. Bravo terpaksa mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua PNBB tanggal 1 Agustus 2017.

"PT. PMgS, kembali melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI ini ke pengadilan yang sama pada tanggal 7 Agustus 2017," katanya.

"Setelah melewati beberapa kali sidang maraton termasuk sidang pemeriksaan setempat, akhirnya pada 10 Oktober 2017 Majelis Hakim PNBB melalui Keputusan Nomor: 129/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN.BLB memutuskan Menolak Gugatan PT. PMgS Untuk Seluruhnya," jelasnya.

Dikatakannya, putusan Majelis Hakim PN Bale Bandung saat ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 24 Oktober 2017, PT. PMgS tidak mengajukan upaya hukum lain.

Selanjutnya, Atmajaya mengatakan, pada 18 Desember 2017 Ketua PNBB melalui Surat Panggilan Teguran Nomor:25/Pdt.Eks.PUT/2017/PN.BLB.Jo.No.848/V/ARB-BANI/2016.Jo.No.129/Pdt.SUS-ARBT/2017/PN.BLB memanggil PT. PMgS untuk memberikan teguran (Aanmaning) agar dalam waktu 8 hari segera melaksanakan isi Putusan Majelis Arbitrase BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

"Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT. PMgS tidak juga melaksanakan putusan maka PN Bale Bandung akan melakukan sita atas harta kekayaan/asset milik PT. PMgS," pungkasnya. (lie)

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Hadduuuuh

4 Januari 2018 0:12 Balas