Senin, 25 Februari 2019 15:56

Surat Teguran Diacuhkan, Pengembang Perumahan Cireundeu Lari dari Tanggung Jawab?

Reporter : Fery Bangkit 
Longsoran kecil mulai terlihat dari proyek pembangunan perumahan Griya Asri Cireundeu.
Longsoran kecil mulai terlihat dari proyek pembangunan perumahan Griya Asri Cireundeu. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi mengaku telah melayangkan teguran kepada pihak pengembang perumahan Griya Asri Cireundeu.

Teguran itu berisi agar mereka mematuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam dokumen perizinan yang sudah dikeluarkan. Termasuk Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Baca Juga : Kebutuhan Hunian Dibalik Izin Perumahan di Kampung Adat Cireundeu

"Sudah melakukan teguran tertulis agar menaati apa yang ada di dalam AMDAL. Salah satunya TPT (Tembok Penahan Tanah)," ujar Kepala DLH Kota Cimahi, Mochamad Ronny saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (25/2/2019).

Dikatakannya, surat teguran itu dilayangkan dua pekan lalu. Namun, pihaknya belum menerima konfirmasi dari pihak pengembang yang membangun proyek perumahan di RW 10 Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Baca Juga : Longsoran Proyek Perumahan Hantui Warga Kampung Adat Cireundeu

Seperti diketahui, meski sudah memulai pembangunan, belum membuat TPT. TPT itu sangat diperlukan mengingat pembangunan itu berada di Gunung Gajah Langu yang memiliki tingkat kemiringan yang cukup curam.

Dampak belum adanya TPT itu sudah terlihat. Longsoran sudah terjadi di area proyek. Longsoran berupa tanah disertai batu kecil terlihat tepat di atas pemukiman warga Kampung Adat Cireundeu. Tanah dengan kemiringan 30 derajat lebih yang sudah digunduli pengembang itu tergerus aliran air saat hujan deras yang terjadi, Sabtu (23/2/2019) malam.

Baca Juga : Belum ada TPT, Ajay Larang Pembangunan Perumahan di Cireundeu Dilanjutkan

Dampaknya, warga pun merasa cemas dengan kondisi tersebut. Jika hujan turun semakin lebat, longsoran tambahan sangat berpotensi terjadi lagi. Warga sudah merasakan dampak kecilnya dari aktivitas pembangunan itu. Material longsoran batu-batu kecil dan tanah terbawa arus ke aliran selokan hingga menyumbat lubang aliran air.

Ditegaskan Ronny, longsoran itu seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang untuk menindaklanjutinya. Sebab, kata dia, pengembang sudah berkomitmen untuk mengelola lingkungan sesuai izin yang sudah dikeluarkan.

"Sebetulnya itu bukan pekerjaan dinas, harusnya murni tanggung jawab pengembang," tegas Ronny.

Meski begitu, lanjut Ronny, Pemkot Cimahi tak akan lepas tangan begitu saja. Apalagi yang proyek itu berdampak terhadap warga. Dalam waktu dekat, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Cimahi akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas dampak proyek perumahan Griya Asri Cireundeu.

"Nanti akan ada rapat koordinasi BKPRD. Tindaklanjutnya ada di kesimpulan BKPRD," ucapnya.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi bagi pengembang, Ronny belum bisa memastikannya. "(Sanksi) BKPRD yang nanti memutuskan," tandasnya.

Baca Lainnya