Limawaktu.id, Kota Cimahi – Pagu Anggaran Sekretariat dan Anggota DPRD Kota Cimahi senilai Rp92,77 Miliar pada APBD Tahun 2026, menuai sorotan elemen masyarakat Kota Cimahi. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang gencar untuk melakukan efisisensi anggaran.
Data yang berhasil dihimpun Limawaktu.id menunjukan, pada APBD Kota Cimahi 2026 Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kota Cimahi jumlahnya Rp92.774.893.799, yang terdiri dari Belanja untuk 71 ASN dan 45 Anggota DPRD senilai Rp57.703.050.649 dan Belanja Barang dan Jasa Rp34.212.637.150 yang dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Bimbingan Tekhnis, Reses, Mamin Tamu, listrik maupun internet. Sementara untuk Belanja Modal yang terdiri dari Modal Peralatan Mesin sejumlah Rp514.906.000, dan Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp314.300.000.
“Ditengah pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat sedang menggaungkan efisisensi anggaran, seharusnya diikuti juga oleh Pemerintahan Daerah Kota Cimahi termasuk didalamnya DPRD Kota Cimahi. Anggaran yang ditetapkan pada APBD Kota Cimahi 2026 yang akan digunakan DPRD tersebut apakah berbanding lurus tidak dengan kinerja yang dilakukan oleh para anggota dewan,” terang salah satu pelaku sejarah perjuangan Otonomi Kota Cimahi Glen Muhamad Bakri, Rabu, 14 Januari 2026.
Menurut Glen, dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, besaran Biaya Perjalanan Dinas atau Kunjungan kerja DPRD yang dilakukan seminggu dua kali harus dievaluasi kembali karena tidak ada implementasinya. Faktanya, di Kota Cimahi masih sering terjadi banjir, pengangguran meningkat maupun sejumlah permasalahan lainnya.
“Dengan anggaran yang ada apakah fungsi dewan dibidang legislasi, anggaran maupun pengawasan kinerjanya seperti apa, toh dari tahun ke tahun kondisinya masih saja terjadi, artinya pengawasan dewan atas kinerja eksekutif harus dipertanyakan, kalau begitu hapuskan saja biaya perjalanan dinas itu, “ katanya.
Dia menjelaskan, berarapapun pagu anggaran untuk DPRD Kota Cimahi sebenarnya tidak masalah sepanjang berbanding lurus dengan kinerja dewan terutama dibidang pengawasan, karena di Cimahi masih banyak persoalan diberbagai bidang yang harus dituntaskan, seperti banjir yang sampai saat ini masih terus berulang.
“Mau anggarannya setengah triliun juga tidak apa-apa anggaran dewan itu hanya harus dilihat kinerjanya seperti apa, karena tujuan otonomi yang diperjuangkan oleh masyarakat Cimahi dahulu itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, ” jelasnya.
Glen pun berharap, baik eksekutif maupun legislatif dalam melaksanaakan aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan yang didanai oleh uang rakyat melalui pajak dan retribusi dilakukan untuk mensejahterakan masayarakat Kota Cimahi. Sebab, Perjuangan para pendiri Kota Cimahi yang dilakukan kurang lebih dua tahun pada 1999 hingga 20021 itu penuh dinamika tapi hasilnya sekarang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dari perjuangan yang dilakukan hasilnya kan banyak yang tadinya tidak ada kegiatan menjadi anggota dewan, ada juga yang jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak mungkin di Cimahi ada Anggota DPRD, kepala dinas atau wali kota kalau Kota Cimahinya tidak berdiri, artinya mereka itu merupakan penikmat dari perjuangan otonomi Kota Cimahi jadi seharusnya anggaran yang ada digunakan untuk kesejahteraan rakyat, ” paparnya.
Tak hanya itu, Glen pun menyikapi adanya sebagian oknum pengurus Ormas atau LSM di Kota Cimahi yang bertindak tidak independen dengan melakukan dukung mendukung . Padahal fungsi Ormas dan LSM adalah melakukan sosial kontrol atas kinerja pemerintahan.
“Jika ada yang dukung mendukung berarti Ormas atau LSM tersebut sudah menjadi Humas DPRD, padahal Ormas dan LSM itu harus independen,” pungkasnya.
PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD 2026
1. Belanja Operasional : Rp91.915.687.799
- Belanja Pegawai : Rp57.703050.649
- Belanja Barang dan Jasa : Rp34.212.637.150
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp514.906.000
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp314.300.000
4. Jumlah : Rp92.744.893.799
Sumber : APBD Kota Cimahi Tahun 2026
