Kamis, 12 Maret 2020 16:50

Sempat Blokade Jalan Raya, Buruh Akhirnya Kepung Kantor DPRD Cimahi Tolak RUU Omnibus Law

Ribuan buruh kembali mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita pada Kamis (12/3/2020).
Ribuan buruh kembali mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita pada Kamis (12/3/2020). [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Ribuan buruh kembali mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita pada Kamis (12/3/2020). Bersama para mahasiswa, mereka menyuarakan penolakannya terkait Rancangan Undang-undang Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.

Aksi demo tersebut diawali dengan long march para buruh dari kawasan industri Cimahi Selatan. Para buruh yang dikawal pihak kepolisian melakulan aksi long march dengan rute Jalan Industri, Jalan Cimindi, Jalan Amir Machmud sebagai jalan nasional, lalu Jalan Gandawijaya, hingga tiba di Alun-alun Cimahi di dekat Kantor DPRD Kota Cimahi.

Ribuan buruh kembali mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita pada Kamis (12/3/2020).

Namun sejumlah buruh yang masih berada di ruas Jalan Amir Machmud, melakukan aksi blokade dengan duduk di tengah ruas jalan penghubung utama KBB, Cimahi, dan Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, hingga menyebabkan arus lalulintas lumpuh. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus lalulintas dari Kota Cimahi menuju Kabupaten Bandung Barat lumpuh. Lalu arah lalulintas dari Kota Cimahi menuju arah Bandung mengalami hal yang sama. 

Menurut KBO Lantas Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar, akibat aksi blokade jalan tersebut, kemacetan diperkirakan mencapai 2 kilometer.

"Betul ada kemacetan akibat aksi buruh. Diperkirakan antrean kendaraan sampai 2 kilometer. Tapi kita siagakan personel di ruas jalan untuk mengurai kemacetan," ujar Iptu Duddy saat ditemui di sela aksi demo. 

Massa aksi sampai ke depan Kantor DPRD Kota Cimahi sekitar pukul 16.00. Pihak kepolisian sendiri melakukan pengawalan ketat untuk mengamankan jalannya aksi demo.

Koordinator Aksi Demonstraasi Buruh Cimahi, Edi Suherdi mengatakan, aksi yang dilakukan kali ini murni untuk menolak RUU Omnibus, yang awalnya merupakan UU cipta Lapangan Kerja. Sebab, kata dia, aturan tersebut akan menyengsarakan para buruh.

"Kita hari stop produksi untuk menolak Omnimbus Law," ucapnya disela-sela aksi.

Dikatakannya, dengan RUU Omnimbus Law, hak-hak buruh akan terdegradasi. Dalam klausul tentang ketenagakerjaan itu, kata Edi, ada beberapan poin yang merugikan buruh. Diantaranya, Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) akan hilang, diganti menjadi upah per jam . Begitupula jaminan sosial pun akan terancam, karena outsorsing dan tenaga kontrak akan dibuka seluas-luasnya.

"Yang ketiga, walapun investasi masuk, belum tentu lapangan kerja menjadi milik warga negara Indonesia. Karena kita akan berebut dengan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang dibebaskan juga, tanpa unskill pun bisa bekerja di Indonesia," terangnya.
 

 

Baca Lainnya