Senin, 23 April 2018 19:29

Selain Rusak Lingkungan, Proyek Perumahan di Kampung Adat Cireunde Ternyata Langgar Aturan

Reporter : Fery Bangkit 
Lokasi Yang Tepat Berada Di Atas Pemukiman Warga Adat Kampung Cireundeu Mulai Dimasuki Pengembang.
Lokasi Yang Tepat Berada Di Atas Pemukiman Warga Adat Kampung Cireundeu Mulai Dimasuki Pengembang. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota Cimahi mengakui belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek perumahan di RW 10 Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Namun, pada kenyataannya, pengembang sudah mulai melakukan aktifitas pembangunan. Hal itu terlihat jelas dari mulai digundulinya kawasan hijau dengan alat berat.

Menurut data yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan itu mencapai 6,3 hektare. Jumlah rumahnya mencapai 463 unit dengan dua tipe.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, Meity Mustika membeberkan, memang pihak pengembang perumahan itu sudah mengajukan izin sejak satu tahun lalu. Namun yang dikeluarkan baru izin prinsip.

Sementara untuk mengeluarkan IMB, harus ada beberapa tahapan lagi yang harus ditempuh pengembang. Di antaranya dokumen lingkungan dan sebagainya. Izin-izin tersebut masih dalam proses.

"Harusnya sebelum memiliki IMB jangan ada kegiatan, dikeruk. Kalau IMB keluar, baru boleh dikeruk," jelas Meity saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (23/4/2018).

Artinya, bila IMB belum dikeluarkan pihak DPMPTSP Kota Cimahi, proyek pengerukan pembangunan perumahan di Kampung Adat Cireundeu itu jelas-jelas melanggar aturan.

Melihat kenyataan di lapangan, Meity hanya mengatakan pihaknya akan mengkonfirmasi terkait aktifitas pembangunan perumahan tersebut. Pihaknya pun menyayangkan terkait aktifitas pembangunan tersebut.

"Itu melanggar aturan. Kita konfirmasi ke lapangan," ucapnya.  

Meski melanggar, lanjut dia, pihaknya tidak berwenang memberikan sanksi. Pasalnya, yang berwenang memberikan sanksi ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

Sebetulnya, terang Meity, kecepatan dikeluarkannya IMB itu tergantung respon dari pihak pengaju. Apabila, pengaju lebih cepat melengkapi persyatan perizinan, maka IMB akan lebih cepat dikeluarkan.

"Kalau cepet melengkapi, cepet memperbaiki, lebih cepat (dikeluarkan IMB)," tandasnya.

Baca Lainnya