Selasa, 23 Januari 2018 17:41

SDN Ibu Djenab 1 Cianjur Resmi Diusulkan Sebagai Cagar Budaya

Reporter : Jumadi Kusuma
Susane Febriyati Soeriakartalegawa, SH. Ketua LBH Sumedanglarang saat menerima dokumen pernyataan tanah wakaf Ibu Siti Djenab dari Budayawan Cianjur Pepep Djohar.
Susane Febriyati Soeriakartalegawa, SH. Ketua LBH Sumedanglarang saat menerima dokumen pernyataan tanah wakaf Ibu Siti Djenab dari Budayawan Cianjur Pepep Djohar. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Penolakan terhadap alih fungsi sdn Ibu Djenab 1 oleh Pemerintah Kabupaten cianjur terus bergulir, salah satunya dengan mengusulkan bangunan sekolah tersebut untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada Tim Ahli Badan Cagar Budaya (BCB) terhitung Selasa (23/1/18) pukul 11.00 WIB yang berlangsung di Gedung Wanita Bandung Jl. LL RE Martadinata No.84 Kota Bandung.

Penyerahan dokumen Ibu Siti Djenab sebagai bahan pendaftaran cagar budaya dari Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis kepada Ketua Tim BCB Dr. Lufti Yondri.

Baca Juga : LBH Sumedanglarang Advokasi Hukum SDN Ibu Siti Djenab Cianjur

Menurut Nina berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun sebagai mana bunyi pasal 104, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara 5 tahun".

Sementara itu kuasa hukum dari ahli waris bangunan SDN Ibu Jenab 1 Cianjur, Susane Febriyati Soeriakartalegawa, SH saat menerima dokumen pernyataan tanah wakaf dari Budayawan Cianjur Pepep Djohar, menyatakan bahwa Undang-undang (Uu) nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf berbunyi tidak boleh beralih fungsi sesuai peruntukannya.

"Akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan teknis Uu no. 41/2004 tentang wakaf, dan adanya klausul pengecualian dibolehkannya alih fungsi untuk kepentingan umum, ini yang dijadikan dalih oleh penguasa untuk melegitimasi kebijakannya, dan seringkali berbenturan dengan kearifan lokal dan masyarakat adat, karena sarat dengan kepentingan", pungkas Susane yang juga Ketua lbh Sumedanglarang.

Baca Lainnya