Limawaktu.id, Bandung — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluapkan kemarahan atas kondisi memprihatinkan di Kebun Binatang Bandung. Kematian anak harimau menjadi alarm keras dugaan kelalaian dalam pengelolaan satwa yang selama ini berlangsung.
Dalam pernyataan tegasnya, Dedi bahkan mengakui adanya tanggung jawab bersama atas situasi tersebut.
“Kita ini sebenarnya sudah bersalah. Jangan lagi bicara kewenangan. Ini harus diselesaikan,” ujar Dedi, di akun instagramnya, Senin, 30 Maret 2026.
Pernyataan itu menandai perubahan sikap dari sekadar pengawasan menjadi intervensi langsung. Ia menilai polemik kewenangan dan konflik internal pengelola telah memperparah kondisi, sementara satwa justru menjadi korban utama.
Menurut Dedi, persoalan utama tidak hanya pada manajemen, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar satwa, terutama pakan. Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada kasus kematian akibat kelaparan.
“Mulai besok harus ada suplai makanan. Daging dan pakan lainnya harus tersedia. Tidak boleh ada lagi yang mati karena kelaparan,” tegasnya.
Sebagai langkah cepat, Dedi langsung memerintahkan Sekretaris Daerah Herman Suyatman untuk menghubungi dokter hewan dari rumah sakit hewan milik Pemprov Jawa Barat guna melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Audit darurat tersebut mencakup kondisi kesehatan satwa, jumlah pegawai, hingga kalkulasi kebutuhan pakan harian yang selama ini diduga tidak terpenuhi secara layak.
“Telepon sekarang dokter hewan. Datang ke lokasi, cek semuanya—hewan, pegawai, kebutuhan pakan. Ini harus selesai,” instruksinya.
Selain itu, Dedi juga menyinggung keras konflik berkepanjangan di internal pengelola kebun binatang yang dinilai justru menghambat penyelamatan.
“Jangan sampai manusia sibuk berebut kewenangan, tapi hewan yang menderita,” katanya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jawa Barat tidak akan lagi mentolerir kelalaian yang berdampak pada kesejahteraan satwa. Namun publik kini menunggu pembuktian: apakah intervensi ini mampu membongkar akar masalah atau hanya menjadi respons sesaat atas tekanan publik.
Kasus di Kebun Binatang Bandung pun kini dipandang sebagai ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam melindungi satwa dan menertibkan tata kelola lembaga konservasi di daerah.
