Senin, 30 Juli 2018 15:07

Satpol PP Rencanakan Tambah Sanksi PKL 'Bandel'

Reporter : Fery Bangkit 
Satpol PP Kota Cimahi Saat Menertibkan PKL yang Melanggar Perda
Satpol PP Kota Cimahi Saat Menertibkan PKL yang Melanggar Perda [limawaktu]

Limawaktu.id, - Satpol PP Kota Cimahi merencanakan kenaikan sanksi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) bandel yang kerap berjualan di zona merah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Kota Cimahi, Dadan Darmawan mengatakan, hingga saat ini masih banyak PKL yang pernah ditertibkan dan mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tetapi tetap kembali berjualan di tempat terlarang.

Baca Juga : Reaksi PKL di Cimahi Saat Melihat Petugas Satpol PP Datang

"Untuk membuat efek jera terhadap PKL yang melakukan pelanggaran yang sama maka kami dengan hakim sepakat dendanya akan dinaikan," katanya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Senin (30/7/2018).

Namun ia belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan untuk sanksi denda para PKL bandel tersebut. Pihaknya menegaskan, uang hasil denda tersebut bukan masuk ke kantong Satpol PP melainkan masuk pada kas negara.

Baca Juga : Pantau PKL Nakal, Satpol PP Cimahi Akan Tambah 9 CCTV

"Ada PKL yang mengikuti sidang tipiring beranggapan bahwa mereka bayar ke Satpol karena yang menyelanggarakan sidang Tipiring itu Satpol, padahal masuk pada kas negara," kata Dadan.

Meski begitu, lanjut dia, bagi PKL yang kedapatan telah dua atau tiga kali melanggar aturan, lanjut Dadan, akan dinakian dari denda sebelumnya yang hanya Rp 50 ribu hingga 100 ribu.

Baca Juga : PKL Cimahi Kucing-kucingan dengan Satpol PP, Pasar Atas Barokah Solusinya

"Tapi bukan kita tidak berpihak kepada pedagang. Itu karena mereka telah melakukan pelanggaran berulang dan pada dasarnya mereka paham bahwa mereka itu salah," katanya.

Diakuinya, pihaknya dilematis dalam memberikan sanksi denda terhadap PKL yang kerap melanggar Peraturan Daerah (Perda) atau yang kerap berjualan di zona merah.

Baca Juga : Curhat Kasatpol PP Cimahi Soal Protes Para PKL

Hingga saat ini Satpol PP Kota Cimahi terus menertibakan para PKL bandel tersebut. Namun ketika disidangkan dengan kasus Tipiting, sanksi dendannya masih standar.

"Memang dilematis terkait denda ini, manakala dendanya kita buat besar dianggap tidak manusiawi dan tidak ada berkepihakan terhadap masyarakat kecil," ujar Dadan.

Baca Juga : Trotoar di Kota Cimahi Kian Tenggelam oleh PKL

Tetapi, kata Dadan, jika pihaknya memberikan denda yang kecil, para PKL kerap menyepelekan, sehingga tidak ada efek jera dan tetap melakukan pelanggaran yang sama.

"Jadi para PKL berpikiran, cukup dengan membayar Rp 50 hingga 100 ribu bisa berjualan dengan melakukan pelanggaran berjualan di trotoar jalan atau zona merah," katanya.

Padahal saat melakukan penertiban, pihaknya kerap menyita sementara barang jaminan seperti, KTP, barang dagangannya agar saat sidang tipiring para PKL tersebut bisa hadir.

Bahkan, kata Dadan, saat PKL hadir ke sidang tipiring pihaknya juga kerap memberikan pembinaan dan arahan agar tidak kembali berjualan di zona merah.

"Jika PKL yang sudah kena tipiring tapi terkena razia lagi saat kita patroli, kita juga tindak lagi dan itu dendanya akan berlipat," katanya.

Baca Lainnya