Kamis, 1 Februari 2018 12:07

Satpol PP Kota Cimahi Diberi Waktu 2 Bulan Untuk Tindak Tegas Minimarket Ilegal

Ditulis Oleh Fery Bangkit 
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Gerah dengan belum adanya tindakan konkret terhadap minimarket ilegal, Komisi II DPRD Kota Cimahi akhrinya memberikan waktu dua bulan bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan usaha bagi ekonomi masyarakat kecil agar tidak terpuruk karena seenaknya minimarket beroperasi tanpa perijinan.

"Kami minta pelaksana regulasi melakukan penindakan tegas sesuai aturan selama 2 bulan ke depan. Kami akan evaluasi dan diwajibkan koordinasi antar instansi," ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi, Acep Jamaludin usai Rapat Evaluasi Penegakan Perda Pengendalian Toko Modern Kota Cimahi di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Kamis (1/2/2018).

Hasil pemetaan perizinan minimarket di Kota Cimahi, jumlah toko modern mencapai 110 unit. Sebanyak 59 unit minimarket berijin, dan sisanya 51 unit minimarket tidak berijin. Sekitar 22 unit diantaranya sedang mengajukan proses perijinan.

"Yang jelas tidak ada ijin prinsip maupun SIUP tapi sudah beroperasi bertahun-tahun harusnya segera ditindak dan ditutup. Sudah jelas kok pelanggarannya," tegasnya.

Menurut Acep, Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi diminta jangan sungkan  beri tindakan tegas terhadap pelanggaran ijin mininarket.

"Jangan ke Pedagang Kaki Lima (PKL) tegas, ke minimarket loyo. Satpol PP segera melaksanakan tindakan tegas, jangan takut karena pelanggaran perda jelas terjadi. Jangan takut menyelesaikan persoalan minimarket di Kota Cimahi," katanya.

Acep menjelaskan, saat ini tidak ada alasan bagi Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam progres penertiban minimarket karena sekarang sudah ada personilnya.

"Sekarang sudah ada perda. Perda sudah kita revisi, butuh backup Perwal terkait penegakan, kita juga sudah dorong dan sudah selesai. Pokoknya udah selesai semua tinggal kerjanya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pol PP kota Cimahi, Aris Permono, mengaku siap melaksanakan tugasnya sebagai penegak Perda terkait penertiban minimarket.

Hal tersebut menanggapi ultimatum dari anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi yang meminta agar Dinas Pol PP bisa menuntaskan tugas untuk menertibkan minimarket ilegal dalam waktu dua bulan.

Kendati demikian, pihaknya akan berkomunikasi dan meminta petunjuk terlebih dahulu dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi mengenai deadline yang diberikan oleh DPRD Kota Cimahi untuk menertibkan minimarket.

"Intinya kami selalu siap melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk penegakan Perda mengenai minimarket. Tapi kami tetap harus mendapatkan arahan dari pimpinan, dal hal ini Pak Ajay dan Pak Ngatiyana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi," kata Aris.

Selain itu, pihaknya juga perlu memastikan peran dari dinas terkait lainnya, terutama Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM, Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi sebagai leading sector dalam hal perizinan minimarket.

"Harus jelas dulu, apakah leading sectornya itu Dinas Pol PP atau Disdagkoperin. Karena domain minimarket itu sebenarnya ranahnya Disdagkoperin, kalau kami hanya menegakkan perda saja," tandas Aris.