Senin, 24 Februari 2020 16:59

Rumah Warga di Tagog Apu Akhirnya Dieksekusi untuk Kepentingan KCIC

Spanduk bentuk penolakan terhadap eksekusi lahan untuk kebutuhan pembangunan trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)
Spanduk bentuk penolakan terhadap eksekusi lahan untuk kebutuhan pembangunan trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Spanduk bentuk penolakan terhadap eksekusi Lahan untuk kebutuhan pembangunan trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membentang di Kampung Neglajaya, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ada lima unit rumah yang terdampak proyek milik PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di wilayah tersebut. Mereka tak terima sebab belum ada kesepakatan dengan pihak PT PSBI, yang bertanggungjawab soal ganti rugi lahan yang terdampak proyek tersebut.

Meski warga menolak, namun penggusuran tetap dilakukan pada Senin (24/2/2020). Proses pembongkaran bangunan menggunakan tiga unit ekskavator, dengan penjagaan ketat pihak kepolisian dan TNI.

Lokasi Lahan Yang akan digusur

Sumarna (37), salah seorang warga mengaku tak terima dengan pembongkaran rumahnya. Ia beserta anak dan istrinya hanya bisa berteriak pada pelaksana eksekusi bahwa eksekusi tersebut cacat hukum. Terlihat sang anak yang usianya sudah cukup dewasa menangis sambil merekam proses pengosongan rumah.

Sebelum perobohan bangunan dilakukan, pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung melakukan pengosongan rumah oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI.

Perabot rumah seperti tempat tidur, lemari, meja, mesin cuci, televisi, sofa, dan barang lainnya diangkut oleh petugas pengangkut yang mengenakan pita hijau di lengan sebagai penanda.

"Eksekusi ini dilakukan sepihak, cacat hukum. Kami engga terima diperlakukan seperti ini," ujar Sumarna sambil berteriak di lokasi eksekusi, Senin (24/2/2020).

"Sebetulnya kami hanya meminta keadilan, terutama soal nilai ganti rugi. Kami hanya menerima Rp 2,5 miliar, padahal harga pasar tahun 2020 ini sudah naik 2 kali lipat dibanding penaksiran harga 2017," sambung Sumarna.

Lahan miliknya seluas 185 meter persegi dengan luas bangunan 152 meter persegi dihargai Rp 2,5 miliar. Padahal menurut Sumarna, penaksiran harga tersebut dilakukan pada tahun 2017 silam.

"Kalau sekarang bisa sampai 2 kali lipat, karena harga pasar terus naik. Tapi kondisinya ini dilakukan tanpa ada kesepakatan dan pembahasan dengan kami warga pemilik lahan dan tanah. Kalau dasar penaksiran harga itu NJOP, mana ada yang mau jual, pasti sangat jauh dari harga pasaran," katanya.

Sebelum terjadinya eksekusi tersebut, pihak BPN dan KJPP pernah menyarankan agar mengajukan sanggahan ke instansi terkait dalam hal ini PT PSBI jika dirasa harga penaksiran kurang sesuai namun tidak direspon.

Pihaknya masih belum bisa memastikan apakah akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pelaksanaan eksekusi lahan itu atau justru akhirnya pasrah dan menerima.

"Pada dasarnya kami tidak menolak dan tidak ingin menghambat pembangunan. Tapi tolong pikirkan kami juga, karena ini sebetulnya sudah menzalimi kami. Bahkan sampai sekarang uang penggantian pun belum saya kantongi," tuturnya.

Sementara Panitera PN Bale Bandung, Dendri Purnama, mengatakan proses eksekusi yang dilakukan sudah sesuai aturan sebab telah memenuhi tahapan mulai dari penawaran, penitipan uang ganti rugi hingga penetapan eksekusi sejak 2018 lalu.

"Prosesnya itu dari 2018 dan permohonan eksekusi baru terlaksana sekarang. Untuk penaksiran harga ganti rugi, dilakukan KJPP sesuai NJOP, jadi nilai penggantian itu sesuai dengan aturan," kata Dendri.

Jika masyarakat ingin mengajukan gugatan keberatan atas penggantian, pihaknya tidak berkeberatan. "Kalau warga yang mau mengajukan keberatan atas eksekusi ini, langkah sudah sesuai aturan dan tidak menyalahi aturan. Masyarakat sebetulnya tinggal mengambil uang di pengadilan dengan persyaratan untuk dipastikan siapa yang berwenang," jelasnya.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga Waskitoroso, mengatakan pihak kepolisian hanya melakukan pengawalan proses eksekusi lahan agar meminimalisir potensi pergesekan di lapangan.

"Total personel gabungan yang terlibat itu 600 personel. Kami di sini juga membantu untuk mengangkut dan menyewakan rumah sementara. Sebagian warga yang telah menerima dari awal sudah punya rumah lagi yang di atas kampung ini," kata Kombes Pol Saptono.

Baca Lainnya