Rabu, 12 Desember 2018 18:12

Respon Pemkab KBB Soal Aturan Dana Desa Terbaru 

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [Net]

Limawaktu.id - Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 disambut baik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebab, melalui aturan baru itu, anggaran dana desa tahun depan bisa dimanfaatkan di pos dana tak terduga, semisal untuk bantuan kepada warga jika terjadi bencana di desa-desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bandung Barat, Wandiana, mengatakan, sebagaimana diketahui, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diganti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Baca Juga : Dana Desa Belum Cair Hambat Pembangunan Desa di Bandung Barat

Dalam Permendagri tersebut disebutkan, jika APBDes tahun mendatang, selain digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa (pemdes) pun bisa memasukan tambahan pos dana tak terduga.

"Di tahun 2019, pemdes bisa memasukan anggaran biaya tidak terduga yang bisa digunakan apabila terjadi hal yang darurat seperti bencana. Jadi, pemdes tidak perlu lagi menunggu perubahan Peraturan Desa untuk mengalokasikan anggaran hal yang darurat," kata Wandiana, Rabu (12/12/2018).

Baca Juga : Desa di KBB, Contohlah Desa di Tasikmalaya

Menurut Wandiana, agar dimengerti, pihaknya memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tataran tingkat kecamatan dan desa. Karena diakuinya, adanya perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum sepenuhnya dimengerti oleh semua perangkat desa di Bandung Barat.

"Bimtek dilaksanakan untuk menyusun APBDes tahun anggaran 2019 yang berlandaskan Permendagri yang baru," ungkapnya.

Salah satu hal yang menonjol dalam Permendagri baru tersebut adalah dibolehkannya pemerintah desa mengambil dana desa untuk kebencanaan. Lalu yang kedua, pemdes wajib membuat laporan pertanggungjawaban persemester ke kecamatan, dari kecamatan dilaporkan ke tingkat bupati dan dari bupati dilaporkan ke Kemendagri.

Selain itu, lanjut dia, dalam Permendagri yang baru itu mewajibkan bupati melaksanakan pendampingan dan pengendalian APBDes oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dengan begitu, pengendalian, pengawasan serta pelaksanaan program di desa bisa lebih efektif dan tertib dalam pengelolaan keuangannya.

"Di tahun mendatang, pengelolaan dana desa harus lebih tertib lagi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, pelaporan sampai ke pertanggungjawabannya," ujarnya.

Baca Lainnya