Bandung, Limawaktu.id,- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani akan mengoptimalkan kawasan Rebana sebagai motor penggerak ekonomi. Salah satu dampaknya penyerapan tenaga kerja secara optimal.
"Rebana merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat yang kita berharap nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat, dimana diharapkan nantinya dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dengan didukung industri yang ada, bisa melakukan penyerapan tenaga kerja," kata Nining dalam Jabar Punya Informasi (Japri), di Gedung Sate, Kamis (11/5/2023).
Menurut Nining, upaya tersebut pihaknya berharap pengembangan dan rencana kerja sesuai percepatan Rebana. Tahun 2030, Rebana akan berubah telah menjadi pusat aktivitas KPI di kawasan tersebut.
Nining mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan para investor dan mendapat sambutan positif. Pasalnya, mereka menyadari, posisi Jawa Barat bagian barat, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor sudah demikian padat untuk pengembangan kawasan industri baru.
"Kawasan Rebana sudah ada beberapa kawasan industri berdiri. Paling tidak sudah ada enam, selain smartpolitan. iharapnya sudah bisa operasional di 2024," ujarnya.
Semua PMA, lanjut Nining, ada kerjasama. Investor paling banyak secara keseluruhan di Jawa Barat berasal dari Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Belanda dan Amerika. Rebana sudah menjadi agenda investasi untuk pengembangan industri mereka.
Nining meyakinkan, walaupun penduduk Jawa Barat paling besar tetapi tingkat keamanan paling tinggu. Risiko kriminal dengan penduduk sebesar ini, tercatat di tahun kemarin hanya tujuh ribuan kasus. Dibandingkan dengan daerah lain.
"Para investor melihat itu sebagai hal yang menarik. Keamanan terjamin di Jawa Barat," ujar Nining.
Terkait perizinan, katanya, Jawa Barat melakukan pengelolaan dengan mudah, cepat, transparan, akuntabel. Beberapa kemudahan lainnya menjadi fokus terutama terkait investasi banyak masuk ke Jawa Barat.
"Pemerintah provinsi senantiasa selalu memfasilitasi segala kebutuhan, hambatan kami fasilitasi untuk diselesaikan. Beberapa kasus seperti perizinan kebutuhan dasar, ranah pemerintah pusat kami berkomitmen untuk ada percepatan," tegas Nining.
