Limawaktu.id,- Persatuan Umat Islam (PUI) Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menegakkan keadilan di masyarakat, dan tidak terjebak dengan isu-isu yang tidak penting serta tidak produktif, sehingga menguras energi yang tidak penting.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PUI Jawa Barat Engkos Kosasih, usai Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PUI Kota Cimahi, di Pendopo DPRD Kota Cimahi pada Sabtu (1/2/2020).
Menurut Engkos, Pemerintah harus berusaha untuk menciptakan clean governance, sehingga mampu menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat. Tak hanya itu, kecurigaan terhadap umat Islam juga harus dihilangkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dikatakan Engkos, salah satu pendiri Persatuan Ummat Indonesia (PUI) adalah juga Pendiri bangsa ini, jadi siapa saja yang mengganggu bangsa Indonesia berarti mengganggu PUI. PUI juga siap paling depan jika ada yang ingin menggangu NKRI.
"Kita jangan heboh dengan isu yang tidak produktif," kata Engkos.
Pemerintah dan elemen bangsa , harus mampu memilah apa agenda yang harus disikapi mana yang tidak, karenanya birokrat harus bersih dan melakukan sinergitas antara pemerintah dan Ormas Islam atau elemen bangsa lainnya.
"Jangan ada Suudzun kepada Ormas Islam,' ungkapnya.
Engkos berharap pemerintah juga bisa adil untuk berbagi dengan semua elemen bangsa yang ada, jika ada anggaran maka berbagilah dengan masyarakat. Sebab, Allah sangat mencintai keadilan, perdamaian dan persaudaraan. PUI sangat tegas untuk tetap memeilhara komitmen dalam menjaga nasionalisme dan NKRI.
" Bangunan yang sudah kokoh ini jangan sampai digoyang-goyang, " tegasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PUI Kota Cimahi Zaki Zimatullah mengatakan,DPD PUI Kota Cimahi akan melakukan sinergitas dengan semua pihak termasuk dengan Pemerintah Daerah. Kedepan, PUI ingin agar Ormas ini bisa bermanfaat untuk masyarakat.
"Kami akan fokus pada kegiatan pendidikan, sosial dan dakwah, termasuk kerjasama dalam hal kebudayaan di Cimahi, siapapun itu," pungkasnya.
