Limawaktu.id, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia menggelar rapat internal tingkat menteri bersama pimpinan kementerian/lembaga, TNI, Polri, BIN, dan KSP untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, Rapat koordinasi ini berfokus pada evaluasi kondisi faktual di lapangan, pemantauan titik panas (hotspot), dan percepatan penegakan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi langsung bersama Presiden Republik Indonesia
“Dalam penanganan Karhutla, pemerintah telah mengerahkan berbagai alutsista dan teknologi, termasuk pesawat Hercules, helikopter water bombing, hingga Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan penggunaan bahan kimia khusus (dry ice dan surfaktan) . Personel TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat setempat telah dikerahkan secara optimal di lapangan,” ungkap Dudung saat Konfrensi Pers usai Rakor, Senin, 19 Oktober 2026.
Selain fokus pada Karhutla, rapat koordinasi tingkat menteri juga membahas beberapa isu utama keamanan dan stabilitas nasional, Ekonomi dan Pasokan Energi dengan memantau tingkat inflasi nasional, dinamika ekonomi global, serta memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM
Sedangkan untuk Stabilitas Sosial & Papua dilakukan dengan menjaga kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai UU No. 9 Tahun 1998 serta mengordinasikan penanganan situasi keamanan di Papua.
Dibidang Agraria & Kesejahteraan, pemerintah mempercepat program Koperasi Desa Merah Putih dan menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah transmigrasi serta kawasan hutan, sedangkan dibidang Hubungan Internasional pemerintah menerima laporan kunjungan Sekretaris Jenderal PBB di Jakarta terkait dinamika global dan posisi strategis Indonesia
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa tantangan terbesar pemadaman berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang didominasi oleh lahan gambut . Berbeda dengan tanah mineral, kebakaran gambut berada di bawah permukaan sehingga membutuhkan volume air yang sangat besar
“ Pemadaman sangat bergantung pada curah hujan alami, keberhasilan semai awan (TMC) jika terdapat benih awan, serta pasokan air dari sumber terdekat,” jelas Tito.
Sebagai langkah terobosan di tengah keterbatasan air dan benih awan, pemerintah menerapkan penggunaan zat kimia surfaktan yang mampu mendinginkan dan memadamkan bara gambut menggunakan volume air yang lebih sedikit
Menanggapi perhatian dan tanggapan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura terkait dampak kabut asap, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus melakukan mitigasi dan bekerja sama sesuai hukum internasional
Terkait dorongan agar Karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah menyampaikan bahwa penanganan dalam negeri saat ini masih sanggup mengatasi situasi tersebut
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan teknis dan logistik di lapangan, seperti kendala distribusi BBM untuk operasional alat berat dan alutsista, bukan sekadar masalah penambahan personel atau bantuan asing.
“Pemerintah menegaskan tidak akan segan menindak pihak-pihak yang memicu terjadinya kebakaran . Hingga saat ini, aparat penegak hukum telah mengidentifikasi dan memproses secara hukum 97 korporasi serta sejumlah kelompok masyarakat di kawasan Kalimantan dan Sumatera,” paparnya.
.
