Jumat, 5 Januari 2018 14:40

PT. PMgS Tempuh Mediasi Damai Hadapi Putusan PNBB

Reporter : Jumadi Kusuma
Edi Muklas, Dirut PT. Perdana Multi Guna Sarana.
Edi Muklas, Dirut PT. Perdana Multi Guna Sarana. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Permasalahan hutang piutang antara PT. Perdana Multi Guna Sarana (PMgS) dengan PT. Bravo Delta Persada (BDP) sebagai mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut memasuki tahapan eksekusi penyitaan asset PT. PMgS oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB) jika tidak melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Dirut PT. PMgS Edi Mukhlas merasa kaget dengan besarnya tunggakan yang diklaim kuasa hukum PT. BDP, "Saya tidak paham darimana dasar perhitungan angka super besar seperti itu?," terangnya.

Menurut Edi,  PT. BDP berinvestasi sekitar Rp. 4 milyar dan sudah dibayar sebesar Rp. 3,6 Milyar. "Artinya investasi sudah hampir balik modal alias BEP (Break Event Point, red.). Sungguh fantastis bukan, padahal kerjasama baru berlangsung sekira dua tahunan dan masih tersisa delapan belas tahun," jelasnya.

Dikatakan Edi, kalua  PT. PMgS sudah bayar Rp. 3,6 milyar, lalu ditambah dengan angka Rp. 8 milyar yang dianggap tunggakan, sehingga total Rp. 12 milyar, berarti PT. BDP sudah meraup keuntungan 300 % atau tiga kali modal yang ditanam. Sungguh sangat tidak wajar dan nggak fair, “ tandasnya".

Saat ini menurut Edi sedang dilakukan mediasi oleh Kepala PNBB agar ditempuh jalan damai.

Diketahui Putusan Majelis Arbiter BANI menghukum PT. PMgS harus membayar total Rp.2.725.110.200,74,- dengan perincian sampai dengan 8 April 2016 sebesar Rp.2.459.719.529,- ditambah bunga moratoir Rp 147.583.171,74 dan biaya perkara di BANI yang ditalangi oleh PT. BDP sebesar Rp.117.807.500,-.

Menurut Kuasa Hukum PT. BDP, Atmajaya Salim dan Co. akumulasi tunggakan hutang PT. PMgS yang belum dibayar dari 21 Oktober 2015 sampai 21 Desember 2017 telah mencapai lebih dari Rp 8 milyar. (jk)