Senin, 6 Agustus 2018 15:35

Potensi PAD Hilang, Organda Desak Pemkab Bandung Barat Bikin Tempat Uji KIR

Reporter : Fery Bangkit 
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) KBB, Asep Dedi.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) KBB, Asep Dedi. [Limawaktu]

Limawaku.id - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dar sektor pengujian kendaraan berkala (uji KIR) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama ini tak terserap Pemkab Bandung Barat.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) KBB, Asep Dedi mengatakan, padahal, dalam sehari terdapat 100-150 unit kendaraan yang melakukan uji KIR.

Baca Juga : Tak Lolos, UPT PKB Kota Cimahi 'Ngebet' Ajukan Akreditasi Uji KIR

"Angkot Rp.62.000, elf/col diesel Rp.75.000, Tronton Rp.150.000, dalam sehari rerata 100-150 unit," katanya, Senin (6/8/2018).

Dikarenakan hal tersebut, Organda mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera membangun tempat pengujian kendaraan berkala (KIR). 

Desakkan ini terkait ditutupnya pelayanan uji KIR swasta di Bandung Barat lantaran tidak lulus akreditasi dilakukan Kementerian Perhubungan RI.

Dikatakan Asep Dedi menegaskan, pihaknya sudah pernah mendorong pemkab untuk segera membangun tempat uji KIR sejak 2009.

"Jauh sebelum adanya penutupan oleh Kemenhub, dua tahun setelah pemekaran kami usulkan agar segera membangun tempat Uji KIR yang layak," tegasnya.

Asep menjelaskan, dengan penutupan Uji KIR di Bandung Barat, pengusaha maupun sopir mengeluh karena penutupan tanpa ada solusi. Anggota sendiri terdiri dari 7.500 angkutan orang dan 2.500 angkutan barang.

"Jika hari ini mobil habis, kemudian ada penindakan oleh petugas yang rugi siapa?," katanya.

Baca Lainnya