Senin, 24 Juni 2019 18:25

Potensi Konflik Usai Pemilu Masih Bisa Terjadi

Penulis : Fery Bangkit 
Seminar Sekolah Sespimma Polri Angkatan ke-61 di Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (24/6/2019).
Seminar Sekolah Sespimma Polri Angkatan ke-61 di Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (24/6/2019). [ferybangkit]

Limawaktu.id - Potensi konflik pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dinilai masih bisa terjadi. Oleh karena itu, polisi dituntut agar bisa mengelola perbedaan yang ada di tengah masyarakat dengan baik, sehingga tidak menjadi sumber konflik.

Demikian mengemuka dalam Seminar Sekolah Sespimma Polri Angkatan ke-61 di Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (24/6/2019). Seminar itu mengambil tema "Optimalisasi Democratic Policing Guna Mengantisipasi Konflik Sosial Pascapemilu 2019 Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas".

"Tema yang kami angkat kali ini adalah democratic policing dan konflik sosial, karena kami melihat bahwa setelah pileg dan pilpres kemarin itu masih menyisakan masalah-masalah," kata Kepala Sespimma Sespim Polri Brigjenpol Syafril Nursal, seusai seminar.

Menurut dia, seminar sekolah tersebut dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan yang telah dirancang. Para perwira pertama Polri yang berjumlah 100 orang menjalani pendidikan sespimma selama sekitar empat bulan. Dibuka pada 6 Maret 2019, pendidikan sespimma direncanakan bakal ditutup pada 3 Juli 2019.

"Setelah selesai pendidikan yang ditutup pada 3 Juli, mereka akan kembali ke wilayah. Tentu mereka akan menghadapi hal-hal seperti itu (perbedaan-perbedaan), sehingga kami harapkan pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari para narasumber di seminar ini dapat membantu mereka melakukan penanganan di lapangan," katanya.

Nursal menambahkan, para peserta didik sespimma yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di wilayah harus dapat mengelola perbedaan di masyarakat dengan baik. Apalagi, masyarakat Indonesia dikenal heterogen. Oleh karena itu, para peserta didik pun harus bisa membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait.

"Bagaimana polisi di wilayah dapat mengelola dengan baik masyarakat. Kan kita tahu, masyarakat kita itu plural sekali. Bagaimana polisi mengelolanya, sehingga pluralisme itu tidak menjadi sumber konflik. Jadi, biar cepat menetralisir perbedaan-perbedaan, karena itu dibekali dengan democratic polising," tuturnya.

Baca Lainnya