Kamis, 11 Oktober 2018 12:41

Polemik Penetapan Sekda Kota Bandung Dimata Pengamat

Reporter : Fery Bangkit 
Benny Bachtiar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Benny Bachtiar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Bandung - Polemik penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Bandung masih berlanjut. Benny Bachtiar, yang ditetapkan sebagai pemenang open bidding tak kunjung dilantik Wali Kota Bandung Oded M Danial.

Padahal, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memerintahkan Mang Oded segera melantik Benny. Perintah itu berdasarkan surat keputusan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Nomor 821/7288/SJ.

Namun, Mang Oded malah menganulir terpilihnya Benny dan sudah mengajukan nama baru untuk dijadikan Sekda definitif. Permohonan tersebut sudah diajukan ke Kemendagri.

Polemik pemilihan Sekda Kota Bandung pun mendapat tanggapan dari Pengamat Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Dadan Kurniansyah.

Menurut Dadan, polemik di kota metropolitan terkait pemilihan 'Panglima ASN' itu dipicu lantaran Benny Bachtiar bukan abdi negara yang berasal dari Kota Bandung. Sedangkan di Kota Bandung, kata dia, banyak ASN yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekda.

Benny merupakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mengikuti proses seleksi terbuka jabatan Sekda Kota Bandung. Benny masuk tiga besar setelah akhirnya terpilih. Namun setelah terpilih, Benny tak kunjung dilantik Mang Oded meski surat dari Kemendagri sudah turun.

"Posisi Sekda dalam Polemik Kota Bandung terkait etika pemerintahan dan kepentingan kelompok (politik) jika semua pihak melalui koridor normatif, saya yakin tidak ada polemik dan program Pemkot Bandung akan berjalan sesuai harapan masyarakat," jelas Dadan dihubungi via pesan singkat, Kamis (11/10/2018).

Dikatakan Dadan, polemik yang terjadi di Kota Bandung akan menjadi preseden buruk bagi pemilihan Sekda melalui proses seleksi terbuka. Sebab, dengan polemik tersebut, tak ada pejabat dari luar daerah yang ikut open bidding di daerah lain sebab takut tak akan dilantik seperti yang terjadi di Kota Bandung.

Padahal, kata dia, surat edaran untuk pelantikan dari Kemendagri melalui Gubernur sudah ada. Pasalnya, jika surat pelantikan sudah diterbitkan sementara pemenang tak kunjung dilantik, maka akan berbenturan antara aturan dengan kepentingan politik.

"Sepertinya harus diikuti (walaupun nanti menuai kontroversi), karena kewenangan terkuat dari pusat (gubernur pun statusnya wakil pusat di daerah). Maka akan gaduh lagi dan Daerah lain akan mencontoh Bandung. Buang-buang energi karena outputnya tidak akan dilantik. Dimana seleksi terbukanya?," kata Dadan.

Untuk itu, Dadan menyarankan solusi atas polemik pemilihan Sekda definitif Kota Bandung ialah tetap mengikuti keputusan dan arahan dari Kemendagri. Tujuannya, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kemudian, membuat semacam kontrak kerja dengan Sekda terpilih. Misalnya, memberikan target per triwulan dan siap dievaluasi. Jika sesuai target, konsekuensinya diberhentikan dari jabatan.

"Artinya kalau sekarang sudah keluar keputusan Mendagri, ya laksanakan. Demi tercapainya harmonisasi hubungan pusat dan daerah," tutur Dadan.

Sementara bagi pihak yang menolak Benny Bachtiar sebagai Sekda terpilih, lanjut Dadan, harus diberikan pemahaman berpikir rasional demi rakyat banyak.

Baca Lainnya