Selasa, 24 September 2024 13:41

Pilkada Cimahi Rawan Politik Uang

Penulis : Aos Muslihudin
Ketua Prodi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik (MAKP) Pasca Sarjana Universitas Pasunfan (Unpas) Bandung, Dr. HYaya Mulyana Abdul Azis
Ketua Prodi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik (MAKP) Pasca Sarjana Universitas Pasunfan (Unpas) Bandung, Dr. HYaya Mulyana Abdul Azis [Istimewa]

Limawaktu.id, Kota Bandung - Pilkada Cimahi yang diikuti tiga  pasangan calon Walikota/wakil walikota sangat rawan adanya calon yang mengambil jalan pintas dengan melakukan Politik Uang. Pasalnya dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, Paslon yang tanpa program mungkin saja bisa menang.

“Tanpa program yang jelas mungkin saja bisa menang sebab sikon ekonomi sekarang sedang sulit, jangankan  Kota cimahi yang penduduknya sekitar 600 ribu orang, ditingkat nasional saja bansos bisa jadi penentu kemenangan,” terang Ketua Prodi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik (MAKP) Pasca Sarjana Universitas Pasunfan (Unpas) Bandung, Dr. HYaya Mulyana Abdul Azis, Selasa, 24 September 2024.

Menurut Yaya , Politik uang pasti akan membutuhkan cash back bagi pemenang pilkada, dampaknya APBD akan dikuras untuk mengembalikan modal yang mengakibatkan masyarakat yang dirugikan.

Doktor asal Cimahi ini menjelaskan ada beberapa cara mengantisipasi adanya politik uang. Yang utama kelincahan. Tim sukses  harus bisa menjual calon sebab syarat terpilih pertama adalah dikenal tidak mungkin masyarakat memilih apabila tidak dikenal

“Peran timses sangat vital bagaimana memilah dan milih calon pemilih. Tentukan dulu segmen pemilih yang akan jadi basis pemilihnya sehingga yang dibawa dan disampaikan oleh  calon walikota sesuai dengan segmen pemilihnya,” katanya.

Selain itu, pendekatan budaya dan bahasa juga ikut menentukan militannya pemilih.Kota Cimahi itu lebih banyak pemilih rasional apabila pendekatannya benar dan sesuai money politic tak akan mempan.

Lebih lanjut Yaya mengungkapkan di sebagian tempat parpol berpengaruh apabila jaringannya mengakar ke bawah dan tidak transasional, sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah kekuatan figure yang harus dipoles sebaik mungkin oleh timses.

“Jangan sampai ada tempat yang tidak tersentuh .pemilih tradisional dan rasional tetep harus dikejar dengan metode yang berbeda,” ungkap Yaya.

Baca Lainnya