Senin, 5 November 2018 11:06

Pesimistis Dibalik Penanganan Banjir Melong Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Banjir Yang Terjadi Di RW 2 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
Banjir Yang Terjadi Di RW 2 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Cimahi - Keinginan Pemerintah Kota Cimahi untuk menuntaskan banjir Melong, Cimahi Selatan dipastikan tak akan terealisasi dalam waktu dekat.

Pasalnya, ada berbagai kendala yang harus diselesaikan. Selain belum ada kesepakatan kerja sama penanggulangan banjir dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemkot Cimahi juga masih terkendala pada pembebasan lahan.

Baca Juga : Anggota Komisi V DPR RI Bawa Kabar Gembira Soal Banjir Melong Cimahi

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Muhammad Nur Kuswandana mengungkapkan, pihaknya belum dapat membebaskan lahan seluas hampir 4.000 meter persegi milik PT Dewa Sutratex karena pemilik lahan belum dapat menunjukan dokumen kepemilikan tanah. Sehingga, jika belum mendapatkan dokumen kepemilikan maka pemerintah Cimahi tidak dapat membayar lahan tersebut. 

"Progres (pembebasan banjir melong) sudah sampai pembebasan lahan di Cigugur tengah dan sudah kami bayarkan kemudian tinggal yang milik PT Dewa Sutratex yang sampai sekarang kami masih belum mendapatkan dokumen-dokumen kepemilikannya dari pemilik lahan," ungkapnya, saar dihubungi melalu sambungan telepon, Minggu (4/10/2018).

Baca Juga : Musim Penghujan Tiba, Melong Banjir Lagi!

Seharusnya, lanjut Nur, pembebasan lahan sudah selesai diakhir 2018 ini. Sebab, untuk pembiayaan pembebasan lahan sudah disediakan dengan anggaran sebesar Rp 47 miliar. Selain itu, pihaknya juga sudah konfirmasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, sehingga pada 2019 fisik sudah disiapkan oleh BBWS Citarum.

"Lahan yang akan kami bebaskan seluas 1 (satu) hektare, berada di dua wilayah yaitu, di wilayah Cigugur Tengah seluas 6.000 meter dan 4.000 meter di wilayang Melong itu sendiri," imbuhnya.

Nur mengaku pesimis bisa membebaskan lahan milik PT Dewa Sutratex tahun ini. Pasalnya hingga saat ini pihaknya belum mendapat alasan mengapa pemilik lahan tidak dapat memperlihatkan dokumen kepeilikan lahan. Sehingga, pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi persoalan dari PT Dewa Suratex.

"Padahal sudah beberapakali diberikan surat, bahkan Walikota sudah beberapakali melakukan pertemuan. Terakhir pak Wali bertemu di RW 2 Melong, Kamis atau Jumat kemarin," bebernya.

Untuk itu, pada hari Senin 5 November 2018 Nur mengaku, akan mencoba menemui pihak PT Dewa Sutratex untuk meminta dokumen kepemilikannya. "Saya tidak tahu latar belakang mereka mengapa gitu, tapi sebetulnya secara prinsip mereka setuju tapi pada waktu prakteknya dokumen itu sulit untuk dikeluarkan dan kami dapatkan," jelasnya.

Saat disinggung apakah masalah harga yang menjadi penghambat kesepakatan, Nur membantah hal tersebut. Sebab menurutnya, untuk penentuan harga, pihaknya melibatkan appraisal. Dengan penilaian yang dilakukan oleh konsultan ahli appraisal lahan yang akan mempertimbangkan nilai lahan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode berdasarkan nilai yang sebenarnya

"Intinya harga yang dibebaskan dari lahan itu tentu harga yang sesuai berdasarkan lahan itu sendiri. Bukan hanya dilihat dari NJOP nya tapi kita perhitungkan juga nilai sosial, ekonomi dan sebaginya," ujarnya.

Tidak hanya itu, Nur juga menyebutkan, Pembebasan lahan pun dikawal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) yang terdiri dari unsur kejaksaan dan juga kepolisian. Sehingga tidak mungkin ada kekeliruan dalam pelaksanaanya.

"Itu semua dilakukan dalam rangka untuk bagaimana pembangunan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana," ujarnya.

Nur menuturkan, semua kebijakan tidak mungkin memberikan 100 persen kenyamanan bagi warga, tetapi pasti ada saja beberapa warga yang merasa kebijakan yang dikeluarkan tidak memberi kenyamanan. Untuk itu Nur memohon masyarakat bisa memahami hal tersebut.

"Tapi kami yakin pembebasan banjir Melong pada 2020 bisa tuntas. Dan kita sekarang sudah menuju arah kesitu," tandasnya.

Baca Lainnya