Limawaktu.id, -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menuturkan, status lahan yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan Papua Pegunungan telah clear. Para perwakilan suku yang terdapat di kawasan itu menghibahkan lahannya dengan harapan pemerintah dapat memperhatikan masa depan masyarakat dengan baik. Sebagaimana penjelasan para perwakilan suku yang hadir saat kunjungan Wamendagri di lokasi yang bakal dibangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Artinya juga mereka sebagai pemilik lahan ini, tetapi mereka juga mengisi pusat-pusat pemerintahan yang ada di sini. Jadi memang ada intelektual-intelektual direkrut di dalam kabinet pemerintahan di DOB (Provinsi Papua Pegunungan). Jadi baik kelompok atas dan kelompok bawah diakomodir masuk, sehingga ketika semua jalan (mereka) mengurus bersama-sama,” terang Wempi saat melakukan kunjungan ke Papua Pegunungan, Kamis (15/6/2023).
Dengan kebijakan tersebut, lanjut Wempi, tidak ada kelompok suku yang merasa dirugikan. Wempi menyampaikan, sebagaimana keterangan para perwakilan suku yang hadir, para suku sepakat bahwa penyerahan lahan ini menjadi harapan bahwa pembangunan pusat pemerintahan itu nantinya bakal memberi manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.
“Tadi Bapak-Bapak (perwakilan suku) sampaikan terima kasih untuk mewujudkan perhatian ini. Tadi Pak Ketua Komisi II dan seluruh anggota Komisi II DPR RI bisa mengunjungi di Lembah Baliem ini, harapan kita dengan kehadiran ini menambah semangat kita untuk bisa membangun masa depan di Papua Pegunungan lebih baik,” katanya.
Wempi menjelaskan, masyarakat juga memiliki harapan yang besar bahwa pembentukan Provinsi Papua Pegunungan bakal memberikan dampak pada pembangunan dan peningkatan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga berharap hadirnya provinsi baru ini akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua Pegunungan.
Wempi berharap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu melakukan percepatan pembangunan pemerintahan, terutama di masa transisi. Para OPD diharapkan terus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan sebelum hadirnya gubernur definitif pada 2024 mendatang.
Wempi menekankan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat mengoptimalkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau daerah dapat mempercepat realisasi APBD.
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri mengharapkan komitmen dan kerja keras Pj. Gubernur Papua Pegunungan untuk segera merealisasikan anggaran dengan belanja yang terukur sesuai yang diamanatkan,” ujar Wempi
