Limawaktu.id - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KBB, Lili Supriatna memberikan kritik kepada Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan. Ia menilai, sikap pejabat dari kalangan artis itu kerap membuat gaduh dan menunjukan ketidakharmonisan antara Hengky dengan Bupati Aa Umbara.
"Pernyataan Wabup Hengki sering melempar bola panas dan polemik di masyarakat. Itu tidak baik karena membuat kegaduhan dan mencirikan jika ada disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati," kata Lili, Kamis (16/5/2019).
Lili menilai, sebagai wakil bupati semestinya ucapan atau statmen Hengky harus mencirikan sebagai seorang negarawan. Menurutnya, apa yang disampaikan harus dipertimbangkan matang-matang jangan asal ucap. Sebab ketika sudah tersampaikan apalagi diposting di dalam media sosial, maka masyarakat bisa langsung melihat dan memberikan penilaian.
Dia mencontohkan, soal kritikan Hengky terkait mutasi dan rotasi jabatan yang saat ini sedang menghangat, bahwa dia merasa tidak dilibatkan. Sebelumnya pernah juga mencuat perbedaan pandangan antara pernyataan Bupati Aa Umbara dan Hengky soal dugaan PNS berpolitik, lalu permasalahan KONI, dan beberapa lainnya. Semestinya pernyataan bupati dan wakil bupati harus saling menguatkan, bukan malah saling kontra atau serang.
"Itu tidak baik di mata publik. Pejabat SKPD pasti bingung melihat tingkah pimpinannya, jangan sampai ada dua matahari di pemerintahan. Kalaupun ada perbedaan sebaiknya di komunikasikan dulu di internal sebelum disampaikan ke luar dan jadi opini di publik," pintanya.
Ia menduga ada komunikasi yang salah atau ada saluran yang tersumbat di antara bupati dan wakil bupati. Disinilah semestinya peran dari tim koalisi partai pendukung bisa menjembatani atau mencairkan suasana sehingga disharmonisasi berubah jadi harmonis. Sebab yang tampak sekarang seperti wakil bupati yang tidak diberi peran, padahal bupati sudah membagi tugasnya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Salah satunya adalah, bahwa wakil bupati memiliki tugas membantu bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi saran serta pertimbangan.
"Wabup itu kan bukan LSM atau artis yang sedang bermain sinetron di pemerintahan. Sekarang bukan waktunya pencitraan atau saling serang, sebagai satu paket pemenang pilkada, bupati dan wakil harus memikirkan untuk mewujudkan visi misi sesuai janji kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Lili.
