Senin, 7 Mei 2018 18:16

Pengobatan Alternatif Berdiri 17 Tahun Tanpa Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi Pengobatan Alternatif.
Ilustrasi Pengobatan Alternatif. [Pixabay]

Limawaktu.id - Puluhan penyedia jasa fasilitas kesehatan tardisional dan pelaku Pengobatan yang berdiri di Kota Cimahi ternyata tidak diakui Dinas Kesehatan setempat.

Pasalnya, penyedia jasa kesehatan tradisional itu tidak mengantongi izin dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Alasannya, selama hampir 17 tahun Cimahi berdiri, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengharuskan penyedia jasa mengurus izin.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Fitriani Manan menyebutkan, pelayanan kesehatan tradisional hanya mengantongi izin dari asosiasi yang mewadahinya.

"Jadi mereka itu membuka praktik hanya berdasarkan izin dan rekomendasi dari asosiasinya," kata Fitriani saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Senin (7/5/2018).

Berdasarkan data terakhir saat pertemuan dengan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, ada 50 faskes tradisional yang beroperasi di Kota Cimahi.

"Kami juga memiliki keterbatasan wewenang untuk melakukan pengawasan apalagi penindakan. Jadi pengawasan itu kembali lagi seperti izin, hanya dilakukan oleh asosiasi yang menaunginya," terangnya.

Untuk memperketat pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Cimahi saat ini sedang menggodok perampungan Rancangan Peraturan Daerah Fasilitas Kesehatan bersama DPRD Kota Cimahi.

Didalamnya termasuk pengawasan dan penertiban Hatra sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Saat ini Raperda tersebut sudah selesai dibahas, dan tinggal menunggu tahap pembulatan.

"Kalau payung hukumnya sudah ada, tentunya kewenangan kami juga akan lebih luas cakupannya. Termasuk pada pengawasan Hatra itu. Dan kalau ada yang menyalahi bisa kami lakukan penertiban, misalnya akupuntur, akupresur, dan lain-lain. Kalau tidak rasional, bisa saja dicabut izinnya," jelasnya.

Sementara itu, Ayi Khusnayaddi selaku Ketua Pansus pembentukan Perda Fasilitas Kesehatan, mengatakan, didalam Raperda memuat juga mengenai sertifikasi para petugas kesehatan yang membuka fasilitas kesehatan tradisional.

Hal tersebut merujuk pada kemudahan seseorang untuk membuat fasilitas kesehatan tradisional yang memang tak jarang diminati masyarakat, namun resiko keberhasilannya tak bisa dijamin.

"Terkadang masyarakat terlanjut percaya lada keberadaan faskes tradisional, misalnya pijat urut, dukun melahirkan, atau pengobatan lainnya. Artinya itu juga harus diawasi keberadaannya, boleh jadi perlu ada pendataan dan sertifikasi," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas, klinik yang termasuk dalam tempat praktik mandiri, maupun faskes lainnya, yang mencakup 144 diagnosa penyakit.

Namun, Ayi tak menampik jika permasalahan anggaran dan ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kesiapan dari setiap Fasilitas Kesehatan sangat menunjang penerapannya.

"Memang terbentur pada anggaran, tapi bukan berarti tidak bisa diterapkan. Artinya optimalisasi faskes tingkat pertama ini harus dilakukan secara bertahap. Misalnya beberapa Puskesmas sudah ada yang rawat inap, nanti tinggal ditambah lagi ruangannya agar kuotanya bisa meningkat," bebernya.

Baca Lainnya