Jumat, 16 April 2021 13:29

Penghuni Lapas Dapat KTP Elektronik

Reporter : Wawan Gunawan
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana memantau pemberian KTP Elektronik di Lapas  Perempuan Kelas II Kota Bandung, Jum’at (16/4/2021).
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana memantau pemberian KTP Elektronik di Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Jum’at (16/4/2021). [humas]

Limawaktu.id,- Setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Tak terkecuali bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan, sifatnya adalah kewajiban. Warga binaan juga memerlukan KTP untuk keperluan administrasi di dalam Lapas seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi, hinga nanti ketika akan keluar dari Lapas.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana usai menyerahkan e-KTP secara langsung kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas II, di Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Jum’at (16/4/2021).

Yana mengatakan, pemberian dokumen e-KTP merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang tertib dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

“Sebagai pemegang e-KTP, tentu berbagai urusannya akan sangat mudah dan cepat, termasuk mengakses pelayanan pemerintah dalam koridor lapas. Termasuk nanti untuk pelayanan kesehatan seperti vaksinasi Covid-19,” katanya.

Selain di sini, Yana berharap, Pemkot Bandung bersama dengan Kemenkumham wilayah Jabar bisa terus bersinergi menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya.

“Masih ada beberapa Lapas. Insyaallah mohon dukungannya agar kami bisa bekerja sama dalam memberikan hak kepada warga binaan, terutama soal administrasi kependudukan,” harapnya.

Di tempat yang  sama, Kepala Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Prihartati mengungkapkan, setelah warga binaan melakukan perekaman e-KTP pada bulan Mei 2020 lalu, sebanyak 282 orang warga binaan berhasil mendapatkan e-KTP.

“Tapi ada 68 orang lainnya yang tidak bisa dicetak, mereka berdomilisi diluar Kota Bandung, dan aneh datanya tidak ditemukan,” terangnya.

E-KTP diberikan kepada warga binaan yang sedang menjalani pidana baik yang berdomisili di Kota Bandung, maupun tidak.

Baca Lainnya

Topik Populer