Senin, 10 Juni 2019 17:57

Pengakuan Para Kepsek Cianjur Soal 'Sunat' DAK:Pinjam Uang Sampai Bikin LPJ Fiktif

Reporter : Iman
Sidang kasus dugaan pemotongan dana Dana Alokasi Khusus Fisik SMP Cianjur, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (10/6/2019).
Sidang kasus dugaan pemotongan dana Dana Alokasi Khusus Fisik SMP Cianjur, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (10/6/2019). [limawaktu]

Limawaktu.id - Para Kepala SMP di Kabupaten Cianjur mengaku terpaksa mengajukan pinjaman uang baik kepada pihak ketiga maupun keluarga untuk memenuhi Down Payment (DP) 2 persen.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan pemotongan dana Dana Alokasi Khusus Fisik SMP Cianjur, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (10/6/2019).

Baca Juga : Ancaman Hukuman dan Modus Bupati Cianjur Non Aktif 'Sunat' DAK Pendidikan

Sidang yang dipimpin Daryanto menghadirkan 11 saksi yang semuanya Kepsek SMP penerima DAK.

Seperti yang diutarakan Kepala SMPN 2 Cianjur,  Nita Helid. Untuk memenuhi pemotongan 2 persen sebagai DP sebelum menerima dana DAK secara keseluruhan, dirinya harus meminjam uang ke suami.

Baca Juga : Deretan Pejabat Pemkab Cianjur yang Jadi Saksi Sidang Lanjutan Kasus Bupati Non Aktif Cianjur

"Saya pinjam ke suami, lalu disetorkan ke bendahara sub rayon," katanya.

Ketua Majelis Daryanto kemudian menanyakan untuk keperluan apa dan dikemanakan uang DP yang disetorkan saksi Nita Helida. Nita pun mengaku tidak mengetahuinya, dia hanya menjalankan instruksi.

Baca Juga : Saksi Soal Kasus 'Sunat' DAK Pendidikan di Cianjur:Dus Berisi Uang Dimasukan ke Mobil

Nita pun berlasan rela DAK pembangunan fisik dilakukan pemotongan lantaran ada kekhawatiran dalam benak semua kepala sekolah. Diantaranya, takut kebutuhan sarana dan prasarana tidak dipenuhi, khawatir dimutasi sehingga menjalankan perintah sesuai instruksi Disdik Cianjur.

"Sebagai kepala sekolah saya harus memastikan sarana dan prasarana bagus. Apalagi saat itu ruang kelas dan guru ambruk. Saya khawatir kedepannya sulit dapat bantuan, jika ada (bangunan) yang rusak lagi," bebernya.

Hal senada diungkapkan, Suhendar kepala SMPN 1 Cilaku. Dirinya mengaku jika tidak setuju dengan pemotongan sebesar 2 persen sebagai DP dan 15,5 persen setelah dana cair tidak akan diberikan bantuan lagi, dan bakal dimutasi lantaran tidak royal kepada atasan (Kadisdik).

"Kalau untuk pembayaran DP saya pinjam ke kakak ipar Rp 50 juta," ujarnya.

Semua kepala sekolah yang dihadirkan saksi mengaku tidak bisa berbuat banyak saat dilakukan pemotongan dana DAK yang akan diterimanya oleh Disdik Cianjur. Selain alasan kebutuhan ruang kelas dan sarana penunjang, mereka pun takut dimutasikan lantaran tidak loyal atasan.

Selain soal peminjaman, para kepala sekolah penerima DAK fisik pembangunan SMP di Cianjur juga mengaku membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Sebab, DAK yang mereka terima telah dipotong oleh Disdik Cianjur.

Seperti yang diungkapkan Musnawerti Kepala SMP 2 Ciranjang. Ia mengaku tidak bisa membangun ruang kelas sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan proposal saat mengajukan DAK ke pemerintah pusat, lantaran dananya sudah dipotong sebesar 17,5 persen oleh Disdik Cianjur.

"Untuk menutupinya saya menekan sekecil mungkin pembelian material bangunan, tanpa mengurangi kualitas," katanya di persidangan.

Misalnya, untuk pengadaan meubeler. Dia meminta kepada penyedia untuk membuatkan bangku dan meja sesuai spek dengan anggaran seadanya. Begitu juga dengan pembangunan, caranya dengan menekan kepada pemborong jika sekolahnya hanya memiliki dana seadanya.

Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), para kepala sekolah sebelum menerima DAK sudah diberikan pengarahan oleh Disdik, bahkan dipimpin langsung Kadisdik Cecep Sobandi. Mereka minta jika LPJ dituliskan 100 persen, walaupun dana yang diterimnya sudah dipotong.

"Jadi laporan yang saksi berikan fiktif, tidak sesuai fakta," tandas JPU KPK. 

"Iya fiktif. Karena kan dananya tidak 100 persen, kita diarahkan harus membuat laporan 100 persen. Dan memang pembangunan sudah selesai bahkan ruangan sudah dipakai," ujarnya. 

Sementara Kepala SMP 2 Cilaku Suhendar mengaku pembangunan di sekolahnya tidak 100 persen tuntas lantaran adanya pemotongan. Untuk mengakalinya, Suhendar pun menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Untuk meubeler saya terpaksa gunakan dana BOS. Dalam aturannya itu bisa dipakai," katanya. 

Kendati begitu sama dengan Musnawerti, Suhendar membuat laporan fiktif jika pembangunan sudah selesai dan sesuai dengan spek RAB sebagaimana tercantum dalam proposal pengajuan. 

Sementara Kepala SMP 2 Mande Nita Helida mengaku untuk memenuhi kebutuhan meubeler dirinya terpaksa mencari hingga ke Cianjur Selatan. Harapannya untuk mendapatkan barang murah, tapi kualitas sesuai dengan yang ada dalam RAB. 

Dalam persidangan pemotongan yang dilakukan Disdik meskipun besarannya sama 17,5 persen, namun jumlah nominalnya berbeda. Lantaran besar DAK yang diterima bervariatif dari Rp 500 juta hingga Rp 800 juta disesuikan dengan kebutuhan sekolahnya. Besarnya pemotongan yang diterima Disdik mulai dari Rp 99 juta lebih hingga Rp 145 juta.

Baca Lainnya