Kamis, 1 Februari 2018 13:36

Pencantuman 'Sunda Wiwitan' dalam KTP Diharap Akhiri Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
KTP Penganut Aliran Kepercayaan 'Sunda Wiwitan'.
KTP Penganut Aliran Kepercayaan 'Sunda Wiwitan'. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Sekitar 240 penghayat keyakinan 'Sunda Wiwitan' di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi berharap kepercayaan mereka segera tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Kalau bicara keadilan, bagusnya ditulis 'Sunda Wiwitan' di KTP," ujar Yana (40), saat ditemui usai menghadiri rapat di Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Kamis (1/2/2018).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'.

Sebab telah diakui oleh negara, kata Yana, ia dan penghayat kepercayaan lainnya meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Pasalnya, dengan diakuinya aliran kepercayaan, diharapkan tidak ada diskriminasi sosial.

"Sebagai warga negara Indonesia, kita ingin diperlakukan sama. Tidak ingin ada diskriminasi lagi," tutur Yana.

Di tempat sama, Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengatakan, soal pengisian kolom agama dalam KTP bagi warga penghayat kepercayaan di Cimahi, pihaknya masih menunggu aturan dan payung hukum dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Kita tidak berani mencantumkan (penghayat kepercayaan) sebelum ada payung hukum," ujar Ngatiyana.