Limawaktu.id, Kota Cimahi - Persoalan Sampah dan tantangan musim kemarau menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Jawa Barat. Untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah penanganan, digelar rapat koordinasi yang melibatkan KASAD TNI AD, Gubernur Jawa Barat, Kepala BMKG, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
“Ini menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah-langkah konkret menghadapi persoalan lingkungan yang berpotensi semakin kompleks selama musim kemarau,” terang Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Sabtu, 6 Juni 2026.
Menurut Ngatiyana, melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan sampah serta mengantisipasi dampak kekeringan, kebakaran lahan, dan gangguan lingkungan lainnya.
“Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi musim kemarau tahun ini” katanya
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah daerah. Selain itu, persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai kabupaten dan kota juga membutuhkan solusi yang lebih terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BMKG, dan seluruh elemen masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap lahir komitmen bersama yang tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Penguatan sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dampak musim kemarau panjang.
Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi antardaerah dan mempercepat implementasi program penanganan lingkungan hidup. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan persoalan sampah dapat ditangani secara lebih sistematis dan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai risiko yang muncul akibat kemarau panjang tahun 2026.
.
