Selasa, 13 Maret 2018 22:19

Pemkot Cimahi Ungkap Jumlah Minimarket Tak Berizin di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Salah satu minimarket di Cimahi.
Salah satu minimarket di Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota cimahi mengungkapkan, berdasarkan data yang dikantongi pihaknya, ada 110 minimarket berizin dan tidak berizin yang berdiri di Kota Cimahi. Sementara ada 22 minimarket yang tengah melakukan proses izin.

Ke-22 minimarket yang saat ini mengajukan izin meliputi izin prinsip, izin mendirikan bangunan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), baru mengajukan izin setelah beroperasi.

Baca Juga : Puluhan Minimarket di Cimahi Segera Ditutup

"Saat ini 22 minimarket itu sedang mengurus izin. Kalau izin prinsip sudah terbuat, ada jaminan mereka akan mengantongi izin lainnya," ungkap Kepala Bidang Perizinan dan Perekonomian pada DPMPTSP Kota Cimahi saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (13/3/2018).

Pemerintah Kota Cimahi sendiri telah menentukan kuota minimarket yang boleh berdiri dan beroperasi sebanyak 100 minimarket, dengan perbandingan 1 minimarket untuk melayani 6 ribu masyarakat.

Artinya, kata Dodi, kalau kuota 100 minimarket sudah terpenuhi, sisa 10 minimarket yang berdiri harus dibongkar, dan itu wajib dilakukan oleh penegak Perda, yakni Satpol PP. DPMPTSP juga tidak akan lagi menerbitkan izin pendirian minimarket.

Jika dirunut kembali, ada perbedaan jumlah minimarket yang harus dibongkar berdasarkan data dari Satpol PP dan DPMPTSP Kota Cimahi.

"Sampai saat ini memang masih banyak minimarket dan pelaku usaha lainnya yang mendirikan dulu bangunan sampai beroperasi baru mengurus izin. Padahal, kalau mau tegas mereka akan mendapatkan sanksi karena sudah melanggar perda," katanya.

Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian jumlah minimarket dan usaha lain di Kota Cimahi, pelaku usaha wajib memperbaharui izin-izin yang dimiliki. Dijelaskan oleh Dodi, Izin prinsip berlaku selama 1 tahun, SIUP selama usahanya beroperasi, TDP selama 5 tahun, IUTM selama 3 tahun.

"Jadi jangka waktu masa berlaku setiap izin itu juga bagian dari kendali pemerintah terhadap pelaku usaha, karena pemerintah tidak bisa melakukan pemantauan day by day. Artinya, mau tidak mau, mereka harus memperbaharui izin kalau izinnya sudah habis jika tidak mau dibongkar," pungkasnya.

Baca Lainnya