Selasa, 19 Desember 2017 16:46

Pemkot Cimahi Tak Tegas dalam Penegakan Perda

Reporter : Fery Bangkit 
Minimarket yang pernah disegel Satpol PP Kota Cimahi beberapa waktu lalu.
Minimarket yang pernah disegel Satpol PP Kota Cimahi beberapa waktu lalu. [limawaktu]

Limawaktu, - Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) cimahi Arlan Sidha memandang, Pemerintah Kota Cimahi kurang dalam menegakan dalam menegakan Peraturan Daerah (perda).
Seharusnya, kata dia, jika bangunan seperti minimarket dan reklame sudah terbukti tak berizin, Pemerintah Kota tidak usah ragu lagi dalam melakukan penindakan.

"Pemerintah punya hak untuk menertibkan itu. Justru yang salah kalau pemerintah membiarkan itu. Artinya kan tidak tegas terhadap Perda itu sendiri," kata Arlan saat dihubungi via telepon, Selasa (19/12/2017).
Ditegaskan Arlan, Perda memiliki dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Perda. Untuk itu, pemerintah harus memiliki komintmen agar Perda tersebut benar-benar ditegakan.

"Kalau itu sudah dipastikan (menyalahi aturan), pemerintah tidak perlu takut untuk menindak, karena memnag sudah ada dasar hukumnya," tegasnya.

Selain itu, lanjut Arlan, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi pun harus berperan aktif dalam mengontrol tugas Satpol PP.

"Harus ada kontrol dari pihak legislatif, kemudian eksekutif melaksanakan. Kemudian mengambil langkah tepat untuk menertibkan beberapa yang disinyalir tidak memilikii izin," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cimahi Aris Permono mengakui, masih banyak pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk segera ditertibkan. Di antaranya permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), minimarket, bangunan liar dan sebagainya.

Namun, Aris kembali mengungit anggaran yang selalu terbatas.

"PR (pekerjaan rumah) kami masih banyak. Kami juga mohon dukungan anggaran," ucapnya.
Perihal minimarket, klaim Aris, pasca pihaknya melakukan penyegelan sejumlah minimarket beberapa waktu lalu, pihak pengusaha mulai berbondong-bondong mengurus perizinan.

"Kami belum dapat informasi jelas berapa banyak yang sudah mengajukan izin," tutur Aris.
Dijelaskannya, penindakan minimarket dam bangunan lainnya yang tak berizin harus melalui pelimpahan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali dari dinas terkait.

"Setelah dilimpahkan kepada kami, baru melakukan penegakan," ucapnya. (kit)*

Baca Lainnya