Selasa, 21 Agustus 2018 11:20

Pemkot Cimahi Jawab Keluhan Keluarga Mak Tati cs Soal Rumah Biliknya

Reporter : Fery Bangkit 
Rumah Tati di Kp. Cileuweung RT 02/19, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.
Rumah Tati di Kp. Cileuweung RT 02/19, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Keluhan keluarga Mak Tati (82) warga Kp. Cileuweung RT 02/19, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi soal kondisi rumahnya dijawab Pemerintah Kota Cimahi.

Sebelumnya, keluarga Mak Tati yang diwakili anaknya, Adang mengaku bosan dengan pendataan yang dilakukan otoritas setempat. Alasannya, Bantuan bertahun tak kunjung direalisasikan.

Baca Juga : Lurah Leuwigajah Bantah ada 'Kongkalikong' Rutilahu di Wilayahnya

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Muhammad Nur Kuswandana menjelaskan, penyebab belum terealisasinya renovasi rumah keluarga tersebut karena ada syarat yang belum dipenuhi.

"Ada beberapa syarat, terutama mengenai surat tanah harus atas nama pribadi. Alasannya agar tidak ada sengketa lahan ketika rumah itu direnovasi. Dan keluarga Pak Adang ini belum melengkapi persyaratan itu," Kata Nur saat dihubungi, Senin (20/8/2018).

Baca Juga : Rutilahu di Cimahi Capai 8 Ribu Unit

Diakuinya, keluarga Jaya (anak kedua Mak Tati) sudah didaftarkan pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Barat yang memiliki program bangun baru. Program baru tersebut bantuannya mencapai Rp 30 juta.

"Ya, rumah itu kan harus dibangun dari awal, karena masih berbahan bilik bambu semua," tuturnya.

Baca Juga : Menanti Bantuan untuk Rumah Bilik Bambu Milik Mak Tati cs yang sudah Lapuk

Hal yang menjadi hambatan adalah lambannya respon dari pengurus RT dan RW terkait pembuatan surat pernyataan kepemilikan tanah dari kelurahan, lantaran masih berbentuk blangko.

"Sebetulnya kita sudah kasih waktu 2 minggu agar RT sama RW ini membantu pembuatan surat. Tapi kita tagih ternyata tidak ada, jadi mereka ini kurang sigap," katanya.

Lantaran tidak mengantongi surat pernyataan dari kelurahan, lanjut Nur, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang membantu petugas kelurahan mendata penerima bantuan mengganti nama keluarga Adang dari daftar penerima bantuan renovasi.

"Karena tidak ada surat pernyataan yang menguatkan kepemilikan tanah, akhirnya diganti oleh BKM, jadi keluarga lain yang menerima bantuan," jelasnya.

Sementara itu, Beni Gunadi, Staf DPKP Kota Cimahi, mengungkapkan masalah lain yang mengganjal realisasi bantuan bagi keluarga Jaya, yakni keluarga tersebut tidak memiliki swadaya untuk melaksanakan pembangunan.

"BSPS ini sebetulnya kan stimulan, membantu pembangunan atau renovasi, tapi keluarga yang menerima bantuan itu harus memiliki modal awal agar rumah bisa selesai. Ya berapapun, Rp 1 juta juga tidak apa-apa. Kalau tidak punya, bisa dibantu oleh tetangga terdekat. Tapi ternyata tidak punya, intinya kami juga dilema karena syarat swadayanya tidak terpenuhi," ungkap Beni.

Hingga akhir tahun 2018 ini, DPKP akan merenovasi 1494 Rutilahu dengan rincian perbaikan 335 unit rutilahu menggunakan APBD Kota Cimahi, 750 unit menggunakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 409 unit menggunakan bantuan dari pemerintah pusat.

Baca Lainnya