Selasa, 30 Juli 2019 17:11

Pemkot Cimahi Belum Siap Kelola Uang Pakai PP Baru, ini Bedanya dengan Aturan Lama!

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota Cimahi (Pemkot) Cimahi menyatakan belum siap mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana menjelaskan, secara sistem pihaknya belum siap menerapkan pengelolaan keuangan dengan aturan baru itu. 

Baca Juga : Fokus Cair TKD, Baru Gaji ke-23

Sehingga untuk tahun anggaran 2020, Pemkot Cimahi masih mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kita masih menggunakan sistem yang lama karena sistemnya belum siap," ujar Achmad saat ditemui disela-sela sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan daerah di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga : Nasib Hasil P3K Cimahi Tahun 2018 Belum Jelas

Dikatakannya, PP Nomor 12 Tahun 2019 itu didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya dari PP harus ada pedomannya dari Kemendagri sebagai leading sektor pengelolaan keuangan daerah yakni berupa Permendagri.

"Karena Permendagri-nya belum keluar kita masih mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2016," ujar Achmad.

Baca Juga : Jumlah PNS di Cimahi Kurang Ideal, THL Diandalkan

Tapi untuk Tahun Anggaran (TA) 2021, ungkap Achmad, semua instansi pemerintahan dari pusat sampai daerah termasuk Pemkot Cimahi harus mengikuti pedoman pengelolaan keuangan yang baru, yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.

Achmad menjelaskan, ada beberapa perbedaan mendasar antara aturan pedoman pengelolaan tahun 2006 dengan aturan pedoman tahun 2019. Diantaranya, dalam sistem pengelolaan keuangan yang baru nanti istilah belanja langsung dan tidak langsung itu akan dihilangkan.
 
"Kan dulu mah ada belanja langsung tidak langsung, sekarang mah belanja operasi dan belanja modal di struktur," jelasnya.

Kemudian dari segi sistemnya, lanjut Achmad, dalam aturan baru nanti kode rekening dari tingkat pemerintahan pusat hingga daerah akan disamakan. Sementara sistem saat ini antara pusat dengan daerah masih berbeda kode rekeningnya.

"Sekarang kan beda nih misal kementerian dengan kita (Pemkot Cimahi). Nanti mah sistemnya sama kode rekeningnya, diseragamkan," tuturnya.

Dengan sistem baru itu, ujarnya, akan memudahkan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui neraca keuangan daerah. Dari mulai kekayaan Kota Cimahi, nilai aset hingga modal yang dimiliki. Sebab, dengan satu kode rekening nanti semuanya akan langsung terintegrasi.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer