Purwakarta - Masa pandemi Covid-19 ini, Pemkab Purwakarta dituntut untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan oleh dampak wabah virus tersebut. Diantaranya, dengan cara melakukan efisiensi belanja barang jasa dan modal di setiap instansi yang ada.
Khususnya, belanja barang jasa dan modal di OPD yang banyak melakukan proses pekerjaan modal. Seperti, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas PU dan Bina Marga.
Memang, strategi tersebut tak begitu saja digulirkan oleh Pemkab. Melainkan, hal itu merujuk pada amanat SKB yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan efesiensi anggaran.Lalu, imbas dari kebijakan tersebut, tentunya menjadikan terhambatnya pembangunan wilayah ini yang telah direncanakan sebelumnya.
Jangan heran, di masa pandemi ini banyak program kerja pemerintahan yang ditangguhkan. Terutama yang menyangkut persoalan infrastruktur.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengakui hal itu. Di masa pandemi ini, instansinya harus turut melakukan rasionaliasi anggaran yang ada. Kendati, pada akhirnya banyak program, terutama yang menyangkut penataan infrastruktur harus dipending.
"Tahun ini, atau sebelum mewabahnya covid-19, di dinas kami sudah terencana 17 program dan 177 kegiatan. diantaranya, menyangkut penataan infrastruktur,” ujar Ryan, Rabu (17/6).
Untuk program infrastruktur misalnya, lanjut Ryan, salah satu fokusnya tak lain menuntaskan PR yang belum rampung di tahun sebelumnya. Semisal, finishing jalur Lingkar Barat yang menjadi jalur penghubung, baik antar desa, kecamatan hingga antar kabupaten.
Dari data yang ada, di Jalur Lingkar Barat tersebut, sampai saat ini masih menyisakan sekitar 10 kilometer lagi yang belum di beton. Serta, belum dibangunnya tiga jembatan penghubung sebagai penunjang jalur tersebut.
"Sebenarnya, secara fungsional jalur ini memang sudah bisa digunakan seluruhnya. Hanya saja, masih ada 10 kilometer lagi yang belum di beton, termasuk harus dibangun jembatan yang menjadi penghubungnya," kata dia.
Pihaknya mengklaim, persoalan infrastruktrur khususnya jalan nyaris rampung 100 persen. Bahkan, hingga ke peloksok desa pun pemkab telah melakukan pembenahan jalan bagi masyarakat. Karena, itu memang menjadi prioritas pemerintah selama ini.
