Limawaktu.id,- Rencana yang digagas Sekretariat Bersama (sekber) Cimahi Otonom untuk menerbitkan buku sejarah perjuangan otonomi Kota Cimahi mendapat respon positif dari pemerintahan Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiyana serta Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain menyambut positif rencana Sekber tersebut.
Hal itu mengemuka saat diskusi dan pemberian penghargaan kepada para aktivis perjuangan otonomi Kota Cimahi di sebuah rumah makan di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, belum lama ini.
“Kami berencana akan menerbitkan buku sejarah perjuangan otonomi Kota Cimahi,” jelas Ketua Sekber Cimahi Otonom HD Oland Siswanto.
Rencana Sekber tersebut mendapat respon dari Wali Kota Cimahi Ngatiayan.
“Semoga otonomi Kota Cimahi ini akan bermanfaat khususnya bagi anak cucu kita, ” ungkap Ngatiyana.
Saat ini, kata dia belum ada panduan soal bagiamana aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Cimahi dalam mempejuangkan peningkatan status Kota Administratif Cimahi menjadi Kota Cimahi.
“Dengan adanya buku maka akan menjadi rujukan bagi masyarakat dan anak cucu kita nanti,” katanya.
Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnai mengatakan, dalam tata negara kita sudah disepakati jika hari jadi Kota Cimahi itu ditetapkan dengan Perda setiap 21 Juni. Karena yang diperingati adalah lahirnya Cimahi sebagai sebuah kota otonom, bukan lagi nama Cimahi sejak zaman Belanda dahulu.
“Setiap 21 Juni kita selalu memperingati hari jadi Kota Cimahi yaitu dimana Cimahi ditetapkan sebagai sebuah kota otonom, sehingga perlu adanya buku yang menjelaskan perjuangan itu, apalagi perjalannya dilakukan selama dua tahun bukan waktu yang sebentar,” paparnya.
Inspirator Sekber Cimahi Otonom Djamu Kertabudi menjelaskan, dirinya mendorong semua pihak agar memiliki pemikiran jangka panjang tentang peran Sekber dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kota Cimahi. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian anggaran untuk pembuatan buku sejarah kota Cimahi atas kerja sama Pemkot dengan Sekber ini harus dalam kedudukan sebagai ‘entry point’ dalam membangun pola kolaborasi bagi kedua pihak secara berkesinambungan.
“Tanpa itu, peran Sekber selanjutnya setelah selesai kerja sama pembuatan buku sejarah itu, seperti apa ? sosial control ?. Apa bedanya dengan LSM & ormas lainnya. Maaf, apabila tidak sependapat dengan masukan saya itu agar diabaikan saja. Apalagi sekiranya akan menghambat alokasi anggaran pembuatan buku sejarah,” imbuhnya.
