Sabtu, 2 Desember 2017 16:41

Pembangunan Grand Residence In Padalarang Dinilai Cacat Hukum

Reporter : Jumadi Kusuma
Warga Babakan Loa memberikan keterangan kepada wartawan Limawaktu.id
Warga Babakan Loa memberikan keterangan kepada wartawan Limawaktu.id [Limawaktu]

Limawaktu.id - Izin pembangunan Residence In Padalarang di Babakanloa Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dinilai aktifis lingkungan cacat hukum.

Aktifis lingkungan yang juga warga RT 4 RW 7 Babakanloa Satyariga Sukman mempertanyakan izin yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bandung Barat, "Pemberian izin pembangunan oleh Dinas LH itu cacat hukum karena izin prinsip dari warga diduga rekayasa sebab  warga yang menandatanginya bukan warga yang terdampak banjir".

Pembangunan harus dihentikan sementara dan pihak developer harus bertanggung jawab sebelum semua warga yang terdampak banjir mendatangi developer, "Pengembang harus ada perbaikan saluran air dan drainase, termasuk kompensasi akibat kerusakan lingkungan dan itu resiko pengusaha", tandasnya saat ditemui di kediaman ketua RW 7 Babakanloa, Sabtu (2/12).

Warga dari lima wilayah Rukun Warga (RW) 6, 7, 20, 23, 25 Kampung Babakanloa Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mengaku mengalami banjir akibat limpahan air hujan diduga dampak dari pembangunan Perumahan Grand Residence In Padalarang.

Ketua RW 7 Babakanloa Asep Setiawan membenarkan jika wilayahnya dan empat RW lainnya terkena banjir akibat pembangunan perumahan baru, "Sebenarnya banjir sudah terjadi sejak lama akibat berdirinya beberapa perumahan KPAD, Pondok Padalarang Indah (PPI) dan sekarang limpahan air tambah parah dengan dibangunnya perumahan baru Grand Residence In Padalarang", keluhnya.

Menurut Asep, masalah tersebut sudah dimusyawahkan di Kantor Desa Padalarang bersama aparat desa dan perwakilan pengembang pada Senin  28 November 2017 lalu, dan untuk sementara disepakati pembangunan dihentikan. (jk)